Apabila pendirian Mall Pelayanan Publik sebagai belanja infrastruktur memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan dilakukan dalam rangka mendukung salah satu kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 PMK No 17/PMK.07/2021, maka dapat dianggap sebagai salah kegiatan dalam penganggaran 25% DTU dimaksud.