You are here:
< Back
Table of Contents

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD, perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena peristiwa pemindahan hak atau pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak maka terutang BPHTB. Adapun saat terutang BPTHB untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak atau pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak.

Dalam hal konversi hak dilakukan setelah hak awal sudah berakhir dan konversi dilakukan setelah melewati jangka waktu 2 tahun (batas waktu permohonan pembaruan hak sesuai pasal 26 PP 18/2021), maka proses untuk mendapatkan hak baru dimaksud terutang BPHTB.