You are here:
  • KB Home
  • Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • Terkait Retribusi Menara Telekomunikasi masih menggunakan Perda lama dan belum menyesuaikan dengan Keputusan MK. Apakah bisa penyesuaian dimaksud kami lakukan dengan Perbup sehingga kami dapat melakukan pemungutan Retribus Menara tersebut?
< Back
Table of Contents

Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihapuskan. UU HKPD berlaku terhitung mulai tanggal 5 Januari 2022 yang sekaligus mencabut UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD.
2. Akan tetapi, sesuai dengan Ketentuan Peralihan UU HKPD Pasal 187 huruf a dan huruf b, retribusi tersebut masih dapat dipungut sesuai dengan Perda mengenai PDRD berdasarkan UU PDRD yang masih tetap belaku paling lama 2 tahun sejak tanggal diundangkannya UU HKPD.
3. Dalam putusan MK No-46/PUU/XII/2014 tentang Retribusi Terhadap Menara Telekomunikasi, ditetapkan bahwa:
– Menyatakan Penjelasan Pasal 124 UU PDRD tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung pada Pasal 124
– mengubah frase penjelasan pasal 124 UU PDRD menjadi Penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
Berdasarkan poin-poin di atas, untuk dapat memungut Retribusi Menara Telekomunikasi Perda PDRD harus menyesuaikan ketentuan retribusi Menara Telekomunikasi dengan keputusan MK tersebut dan tidak bisa direvisi hanya dengan menggunakan Perbup.