Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | PMK Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan DAK Fisik pada APBN-P 2016

PMK Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan DAK Fisik pada APBN-P 2016

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan DAK Fisik pada APBN-P Tahun Anggaran 2016, berikut kami sampaikan softcopy peraturan dimaksud.

Download (PDF, Unknown)

4 October 2016 / Berita, Informasi, Informasi Publik, Peraturan

Share the Post

About the Author

Humas DJPK

Comments

Comments are closed.

PMK Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan DAK Fisik pada APBN-P 2016

Share the Post

About the Author

Humas DJPK

Pelantikan dan Sertijab Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

Kampung Tangguh Upaya Daerah Dalam Penanganan COVID-19

UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Klarifikasi atas Surat Palsu terkait Surat Perintah Membayar

Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 dan Penganugerahan Dana Rakca Award

Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009

Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (update 26 Juli 2017)

Comments

PMK Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan DAK Fisik pada APBN-P 2016

Share the Post

About the Author

Humas DJPK

Related Posts

Pelantikan dan Sertijab Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

Kampung Tangguh Upaya Daerah Dalam Penanganan COVID-19

UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Klarifikasi atas Surat Palsu terkait Surat Perintah Membayar

Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 dan Penganugerahan Dana Rakca Award

Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009

Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (update 26 Juli 2017)

Comments