Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
25
Jul2017
17
Jul2017
1.Apakah pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara, infrastruktur migas, dan pembangkit listrik dikenakan BPHTB?
Perolehan Hak Tanah dan Bangunan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum merupakan objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. (UU 28/2009 Pasal 85 ayat (4) huruf b)
Contoh kepentingan umum:
Pembangunan pelabuhan, bandar udara, ... Read More
14
Jul2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
06
Jul2017
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dapat disampaikan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan belanja Infrastruktur Daerah yang bersumber dari Trannsfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum (DBH dan DAU) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan ... Read More
19
Jun2017
Sesuai dengan amanat Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 maka dapat kita ketahui salah satu strategi pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah terkait dengan Reformasi tentang Tata Kelola Minyak Bumi dan Gas Bumi secara Efektif dan Efisien dalam rangka membangun ... Read More
14
Jun2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
07
Jun2017
Menindaklanjuti kegiatan Knowledge Sharing dan Bimgingan Teknis Eksekutif yang telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2017, DJPK akan melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan di Bidang Perpajakan Daerah.
Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan berikut.