17

Apr2020
Batas waktu penyampaian data bulanan APBD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 5 jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka batas waktu penyampaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Sanksi bagi Pemda yang tidak menyampaikan laporan bulanan APBD secara lengkap dan tepat waktu adalah dapat dikenakan penundaan penyaluran DAU ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Lebih mendorong kepatuhan Daerah dalam menyampaikan IKD melalui aplikasi SIKD; Masih mempertahankan kewajiban penyampaian IKD secara dokumen (hardcopy) guna memenuhi aspek legalitas dan keperluan verifikasi data.
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Penyampaian IKD dilakukan secara hardcopy (dokumen dengan format yang telah ditetapkan) dan softcopy (unggahan data melalui aplikasi SIKD dengan elemen yang telah ditentukan). Untuk keperluan pengunggahan tersebut pada masing-masing Pemda terdapat pegawai/tenaga yang ditunjuk sebagai operator SIKD.
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Boleh dan bahkan dianjurkan, agar tidak terlalu membebani anggaran perjalanan dinas dalam APBD. Yang penting dokumen IKD tersebut disampaikan secara lengkap dan tepat waktu serta memenuhi aspek legalitas (tandatangan Pejabat berwenang dan cap dinas).
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Pemda dapat melakukan updating data apabila terjadi perubahan. Namun yang perlu diperhatikan adalah perubahan tersebut memiliki dan didukung payung hukum yang jelas, misalnya karena adanya Perda APBD Perubahan atau Perkada Perubahan Penjabaran APBD. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN IKD DAN PENGENAAN SANKSI
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Dalam rangka pengujian kebenaran perhitungan dan penyetoran pajak atas belanja daerah, Kuasa BUD harus menyampaikan DTH dan RTH yang digunakan sebagai dasar penyusunan DTH kepada DJPK melalui SIKD secara bulanan paling lama tanggal 20 setelah bulan yang bersangkutan berakhir.  Hal tersebut diatur  berdasarkan PMK 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan ... Read More
17 April 2020papdua