EvaluasiRaperda

15

Oct2018
15 October 2018Humas DJPK
UNDANGAN PALSU CIREBON COVER

11

Oct2018
Sehubungan dengan beredarnya Undangan Rapat Koordinasi Nomor UND-91/PK/2018, kami informasikan bahwa undangan tersebut merupakan undangan palsu. Sampai dengan saat ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan tidak menyiapkan agenda rapat koordinasi pelaksanaan pemotongan pajak rokok untuk dukungan program JKN. Pemerintah Daerah agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menyikapi surat/informasi dengan kontak ... Read More
11 October 2018Humas DJPK
EvaluasiRaperda

09

Oct2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
9 October 2018Humas DJPK
EvaluasiRaperda

30

Aug2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
30 August 2018Humas DJPK
undangan rekon tkdd LARGE

14

Aug2018
Undangan Rekonsiliasi Data Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester I TA 2018 Sesuai dengan amanat Pasal 113 PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Rekomendasi BPK RI, bahwa dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah melakukan ... Read More
14 August 2018papdua
thumbnail dbh

10

Aug2018
10 August 2018papdua
EvaluasiRaperda

10

Aug2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
10 August 2018papdua