Jakarta – Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta, pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tata sosial yang menjamin kebhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan ... Read More

Jakarta – Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2021 merupakan implementasi dari UU Cipta Kerja untuk memperkuat peran daerah dalam menyelaraskan konteks kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) mendukung penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha dan layanan daerah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional ... Read More

Jakarta - Selama kurun waktu 20 Tahun terakhir (2002 s.d. 2021), total alokasi Dana Otsus dan DTI untuk Provinsi Papua mencapai Rp99,58 Triliun dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 9,6%, yang terdiri dari Dana Otsus sebesar Rp75,53 Triliun dan DTI sebesar Rp24,04 Triliun. Disamping mendapatkan pendanaan khusus dalam bentuk Dana Otsus ... Read More

Jakarta –  Selama kurun waktu 13 Tahun terakhir (2009 s.d. 2021), total alokasi Dana Otsus dan DTI untuk Provinsi Papua Barat mencapai Rp.37,6 Triliun dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 7,3%, yang terdiri dari Dana Otsus sebesar Rp25,45 Triliun dan DTI sebesar Rp12,17 Triliun. Disamping mendapatkan pendanaan khusus dalam bentuk Dana ... Read More

Jakarta – Sejak dianggarkan pertama kali di tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 total alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh sebesar 88,43 Triliun. Nominal yang diperoleh sangat besar, akan tetapi pengelolaan Dana Otsus Aceh belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan sisa Dana Otsus Aceh kurun waktu 2013 ... Read More

Jakarta, 21 April 2021 – Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal mempunyai tujuan meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah yang diikuti dengan pendanaannya. Desentralisasi fiskal tersebut mengandung dua makna, yaitu keleluasaan dalam mengelola belanja daerah (expenditure assignment) dan pemberian sumber pendapatan daerah (revenue ... Read More