08

Jun2021
Sesuai PMK No. 206/PMK.07/2020, program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum meliputi kegiatan pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau (KIHT). Pelaksanaan kegiatan pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan KIHT tersebut berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah. Ketentuan ... Read More
8 June 2021papdua

08

Jun2021
Besaran alokasi DBH CHT per daerah telah ditetapkan dalam PMK Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021. PMK tersebut dapat diakses melalui website DJPK (https://djpk.kemenkeu.go.id/).
8 June 2021papdua

08

Jun2021
Daerah yang belum melakukan penyesuaian sesuai PMK No. 206/PMK.07/2020 agar segera melakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
8 June 2021papdua

26

Apr2021
Penyaluran sebagian Kurang Bayar DBH tahun 2019 pada bulan Februari 2021 ditetapkan dalam PMK-113/PMK.07/2020 dan KMK-2/KMK.07/2021.
26 April 2021papdua

26

Apr2021
Data alokasi DBH yang tersaji dalam Simtrada merupakan alokasi DBH TA 2020 s.d. triwulan III ditambah alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan di tahun 2020. Dasar hukum alokasi DBH (reguler) untuk tahun 2020 tetap mengacu pada alokasi yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020.
26 April 2021papdua

26

Apr2021
Kurang Bayar (KB) dan Lebih Bayar (LB) DBH s.d. TA 2019 ditetapkan melalui PMK-113/PMK.07/2020, di mana sebagian penyalurannya dilakukan di tahun 2020 melalui KMK-8/KMK.07/2020, KMK-17/KMK.07/2020, dan KMK-22/KMK.07/2020. Sementara sebagian lagi akan disalurkan pada tahun 2021. Penyaluran KB dimaksud juga memperhitungkan LB yang ditetapkan melalui Perdirjen Nomor 6 Tahun 2020). Penyaluran ... Read More
26 April 2021papdua

26

Apr2021
Sesuai informasi dari Kemendagri, penganggaran kegiatan sosialisasi tetap di Sekretariat Daerah, tetapi dapat melibatkan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan dikoordinasikan dengan Kemendagri.
26 April 2021papdua