26

Apr2021
Sarpras atau Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan tidak terkait secara langsung dengan pelayanan Bidang Kesehatan, sehingga tidak dapat dimasukkan pada pilihan Bidang Kesehatan. Namun demikian, kegiatan tersebut bisa dimasukkan pada Bidang Penguatan Ekonomi karena bertujuan untuk mendukung perekonomian daerah tetap stabil dengan kehadiran Dinas Kesehatan dalam menangani operasional kesehatan daerah.
26 April 2021papdua

26

Apr2021
Kegiatan digitalisasi yang bisa dilakukan baik di bidang pendidikan dan kesehatan bisa berupa kegiatan yang terkait pengelolaan sistem informasi pendidikan/kesehatan.
26 April 2021papdua

26

Apr2021
Laporan Bulanan Realisasi Penyerapan DID TA 2021 disampaikan mulai DID Tahap I telah diterima di RKUD. Saat ini sedang disiapkan menu laporan bulanan tersebut dalam Aplikasi DID. Untuk itu, mohon agar dapat melengkapi syarat salur DID Tahap I terlebih dahulu agar dapat segera disalurkan dan dilaporkan realisasi penyerapannya.
26 April 2021papdua

26

Apr2021
Laporan syarat penyaluran DID disusun dan disampaikan melalui aplikasi dengan alamat http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/lapordjpk/ . Laporan setelah disusun dicetak ttd + stempel kemudian upload dan kirim melaui aplikasi tersebut.
26 April 2021papdua

26

Apr2021
Sesuai PMK-167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK-141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, kriteria pengalokasian DID tahun 2021 terdiri dari Kriteria Utama dan Kategori Kinerja. Kriteria utama merupakan penentu kelayakan suatu daerah menerima alokasi DID. Indikator/variabel yang digunakan sebagai Kriteria Utama adalah opini BPK atas LKPD penetapan Perda APBD tepat waktu dan ... Read More
26 April 2021papdua

17

Apr2020
DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat.
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Untuk mendapatkan DID masing-masing daerah harus memenuhi: kriteria utama, yaitu: opini BPK atas LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); penetapan Perda APBD tepat waktu; dan melaksanakan e-government (e-budgeting dan e-planning) Memiliki nilai kinerja melawati passing grade B untuk kategori kinerja: Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan Local Taxing Power (Real PDRD/PDRB Non Migas) Quality of Spending (Real Belanja ... Read More
17 April 2020papdua