bantul_7

19

Feb2018
Pada hari Selasa, 23 Januari 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menggelar Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di aula kantor Bupati Bantul. Tema yang disampaikan dalam diseminasi ini adalah “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera”. Diseminasi ini dihadari oleh 75 Kepala Desa, 17 Camat se-Kabupaten Bantul dan pejabat ... Read More
19 February 2018Humas DJPK
madiun

19

Feb2018
Kabupaten Madiun, 18 Januari 2018 - Memasuki tahun keempat pelaksanaan Dana Desa, saat ini desa telah diperkuat kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta membina dan memberdayakan masyarakat. Hasil nyata dari pelaksanaan Dana Desa dalam periode 2015 hingga 2016 antara lain terbangunnya lebih dari 95.200 kilometer jalan desa, 914.000 meter jembatan, ... Read More
19 February 2018Humas DJPK

21

Dec2017
Dalam melalukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), melakukan ... Read More
21 December 2017Humas DJPK

21

Dec2017
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. Rancangan DPA-SKPD memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, ... Read More
21 December 2017Humas DJPK

21

Dec2017
Tahap pertama adalah perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 ... Read More
21 December 2017Humas DJPK

21

Dec2017
Pengiriman data ke SIKD nasional melalui SINERGI SIKD dapat dikirimkan lebih dari sekali tanpa menghubungi DJPK terlebih dahulu. Namun, data tidak bisa dikirim lagi apabila DJPK sedang melakukan verifikasi atau verifikasi oleh pusat. Secara otomatis data akan dikunci dan tidak bisa dikirimkan kembali.
21 December 2017Humas DJPK

21

Dec2017

SINERGI SIKD

0  
Apa sih aplikasi agen SINERGI SIKD itu? SINERGI adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengirimkan Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan cq DJPK. Beragamnya sistem yang diimplementasikan oleh Pemda, membutuhkan adanya sebuah Agen SIKD yang bersifat umum atau dapat digunakan oleh banyak sistem yang digunakan oleh Pemda.
21 December 2017Humas DJPK