Feature Inovasi Dana Desa

04

Jun2018
Simalungun, 25/04/2018 – Dirjen Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan empat langkah terobosan kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa di tahun 2018. Pertama, mereformulasi pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk miskin di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Kedua, memfokuskan penggunaan Dana Desa. Kepala Desa diminta untuk fokus pada maksimal 5 ... Read More
4 June 2018Humas DJPK
THR Feature Image 16 April-Recovered

04

Jun2018
Berikut ini adalah Surat Menteri Keuangan perihal Pembayaran THR dan Gaji Ke-13 TA 2018:
4 June 2018Humas DJPK
WhatsApp Image 2018-07-22 at 20.10.56(1)

24

May2018
Sesuai mandat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (APBN 2018).Pemerintah melaksanakan kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pejabat negara, ... Read More
24 May 2018Humas DJPK
DBH DR Feature Image 16 April-Recovered

21

May2018
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pembahasan kedua atas sisa DBH DR dan RKA Penggunaan DBH DR antara pemerintah daerah bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 April 2018 di hotel Oasis Amir Jakarta, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan sisa ... Read More
21 May 2018Humas DJPK
001 Header Rekon

21

May2018
Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I Tahun 2018 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 Salah satu variabel dalam perhitungan alokasi DAU masing-masing daerah adalah alokasi dasar yang dihitung berdasarkan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Data gaji PNSD terebut merupakan data yang sifatnya relatif dinamis, artinya selalu mengalami perubahan ... Read More
21 May 2018Humas DJPK
Raperda Feature Image 26 April-Recovered

17

May2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
17 May 2018Humas DJPK
Raperda Feature Image-10 April

30

Apr2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
30 April 2018Humas DJPK