Simalungun, 25/04/2018 – Dirjen Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan empat langkah terobosan kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa di tahun 2018.
Pertama, mereformulasi pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk miskin di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
Kedua, memfokuskan penggunaan Dana Desa. Kepala Desa diminta untuk fokus pada maksimal 5 ... Read More
04
Jun2018
Berikut ini adalah Surat Menteri Keuangan perihal Pembayaran THR dan Gaji Ke-13 TA 2018:
4 June 2018Humas DJPK
24
May2018
Sesuai mandat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (APBN 2018).Pemerintah melaksanakan kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pejabat negara, ... Read More
24 May 2018Humas DJPK
21
May2018
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pembahasan kedua atas sisa DBH DR dan RKA Penggunaan DBH DR antara pemerintah daerah bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 April 2018 di hotel Oasis Amir Jakarta, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan sisa ... Read More
21 May 2018Humas DJPK
21
May2018
Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I Tahun 2018 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019
Salah satu variabel dalam perhitungan alokasi DAU masing-masing daerah adalah alokasi dasar yang dihitung berdasarkan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Data gaji PNSD terebut merupakan data yang sifatnya relatif dinamis, artinya selalu mengalami perubahan ... Read More
21 May 2018Humas DJPK
17
May2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
17 May 2018Humas DJPK
30
Apr2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
30 April 2018Humas DJPK