Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah termasuk penggunaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), DJPK sedang melakukan reviu belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, diperlukan data pendukung berupa:
1. Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah mengenai Tambahan Penghasilan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil beserta lampiran (yang berlaku ... Read More
26
Feb2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
26 February 2018Humas DJPK
01
Feb2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
1 February 2018Humas DJPK
23
Jan2018
Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 4 PMK No. 230/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi, yang mengatur Kepala Daerah menyusun rencana kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH DR untuk TA 2018 dan atas sisa DBH DR yang belum dilaksanakan baik di Provinsi maupun di Kabupaten dan Kota, untuk ... Read More
23 January 2018Humas DJPK
12
Jan2018
Berdasarkan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan belanja Infrastruktur Daerah yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran ... Read More
12 January 2018Humas DJPK
12
Jan2018
Untuk menyelaraskan dan menguatkan kebijakan percepatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait. Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menetapkan Keputusan Bersama yang dapat diunduh melalui tautan berikut.
SKB Desa
12 January 2018Humas DJPK