POSTUR APBD

  Akun Anggaran/Pagu Realisasi %
Pendapatan Daerah 1.256,85 M 373,94 M 29.75
PAD 84,79 M 22,00 M 25.95
Pajak Daerah 22,43 M 4,06 M 18.08
Retribusi Daerah 7,00 M 1,82 M 25.95
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10,21 M 0,04 M 0.36
Lain-Lain PAD yang Sah 45,15 M 16,09 M 35.64
TKDD 1.110,50 M 340,72 M 30.68
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.110,50 M 340,72 M 30.68
Pendapatan Lainnya 61,56 M 11,22 M 18.23
Pendapatan Hibah 16,44 M 0,00 M 0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4,30 M 0,69 M 16.06
Pendapatan Transfer Antar Daerah 40,82 M 10,53 M 25.81
Belanja Daerah 1.240,75 M 219,84 M 17.72
Belanja Pegawai 456,29 M 140,76 M 30.85
Belanja Pegawai 456,29 M 140,76 M 30.85
Belanja Barang dan Jasa 274,95 M 44,97 M 16.36
Belanja Barang dan Jasa 274,95 M 44,97 M 16.36
Belanja Modal 267,17 M 6,53 M 2.44
Belanja Modal 267,17 M 6,53 M 2.44
Belanja Lainnya 242,35 M 27,59 M 11.38
Belanja Bagi Hasil 4,58 M 0,00 M 0.00
Belanja Bantuan Keuangan 158,71 M 23,31 M 14.69
Belanja Subsidi 3,18 M 2,88 M 90.52
Belanja Hibah 54,98 M 2,12 M 3.86
Belanja Bantuan Sosial 5,00 M 1,42 M 28.44
Belanja Tidak Terduga 15,90 M -2,15 M -13.52
Pembiayaan Daerah -16,10 M 101,18 M -628.42
Penerimaan Pembiayaan Daerah 0,00 M 117,28 M 0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 M 117,28 M 0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 16,10 M 16,10 M 100.00
Penyertaan Modal Daerah 16,10 M 16,10 M 100.00

Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:

  1. Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
  2. Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni

*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar . 

*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut