POSTUR APBD

  Akun Anggaran/Pagu Realisasi %
Pendapatan Daerah 1.812,88 M 1.235,53 M 68.15
PAD 233,95 M 205,38 M 87.79
Pajak Daerah 156,54 M 120,15 M 76.75
Retribusi Daerah 65,48 M 67,82 M 103.58
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4,38 M 4,89 M 111.82
Lain-Lain PAD yang Sah 7,56 M 12,52 M 165.59
TKDD 1.434,82 M 910,27 M 63.44
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.434,82 M 910,27 M 63.44
Pendapatan Lainnya 144,11 M 119,88 M 83.19
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 38,91 M 26,04 M 66.90
Pendapatan Transfer Antar Daerah 105,19 M 93,85 M 89.21
Belanja Daerah 1.820,35 M 1.047,08 M 57.52
Belanja Pegawai 779,35 M 529,88 M 67.99
Belanja Pegawai 779,35 M 529,88 M 67.99
Belanja Barang dan Jasa 485,77 M 265,22 M 54.60
Belanja Barang dan Jasa 485,77 M 265,22 M 54.60
Belanja Modal 277,13 M 171,40 M 61.85
Belanja Modal 277,13 M 171,40 M 61.85
Belanja Lainnya 278,09 M 80,59 M 28.98
Belanja Bagi Hasil 1,68 M 0,00 M 0.00
Belanja Bantuan Keuangan 203,27 M 58,47 M 28.76
Belanja Bunga 13,65 M 8,94 M 65.52
Belanja Hibah 37,17 M 12,73 M 34.24
Belanja Bantuan Sosial 16,37 M 0,25 M 1.56
Belanja Tidak Terduga 5,97 M 0,20 M 3.32
Pembiayaan Daerah 7,47 M 287,22 M 3,846.25
Penerimaan Pembiayaan Daerah 53,17 M 324,05 M 609.46
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 53,17 M 324,02 M 609.41
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 M 0,03 M 0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 45,70 M 36,83 M 80.58
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 45,70 M 36,83 M 80.58
Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 M 0,00 M 0

Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:

  1. Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
  2. Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni

*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar . 

*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut