POSTUR APBD

  Akun Anggaran/Pagu Realisasi %
Pendapatan Daerah 1.812,88 M 683,88 M 37.72
PAD 233,95 M 98,85 M 42.25
Pajak Daerah 156,54 M 61,00 M 38.97
Retribusi Daerah 65,48 M 26,77 M 40.89
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4,38 M 4,72 M 107.82
Lain-Lain PAD yang Sah 7,56 M 6,37 M 84.17
TKDD 1.434,82 M 524,01 M 36.52
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.434,82 M 524,01 M 36.52
Pendapatan Lainnya 144,11 M 61,01 M 42.34
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 38,91 M 12,88 M 33.10
Pendapatan Transfer Antar Daerah 105,19 M 48,13 M 45.75
Belanja Daerah 1.820,35 M 473,43 M 26.01
Belanja Pegawai 779,35 M 305,75 M 39.23
Belanja Pegawai 779,35 M 305,75 M 39.23
Belanja Barang dan Jasa 485,77 M 107,52 M 22.13
Belanja Barang dan Jasa 485,77 M 107,52 M 22.13
Belanja Modal 277,13 M 12,87 M 4.64
Belanja Modal 277,13 M 12,87 M 4.64
Belanja Lainnya 278,09 M 47,29 M 17.01
Belanja Bagi Hasil 1,68 M 0,00 M 0.00
Belanja Bantuan Keuangan 203,27 M 32,90 M 16.19
Belanja Bunga 13,65 M 5,37 M 39.35
Belanja Hibah 37,17 M 8,85 M 23.81
Belanja Bantuan Sosial 16,37 M 0,07 M 0.43
Belanja Tidak Terduga 5,97 M 0,10 M 1.67
Pembiayaan Daerah 7,47 M 303,59 M 4,065.45
Penerimaan Pembiayaan Daerah 53,17 M 324,05 M 609.46
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 53,17 M 324,02 M 609.41
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 M 0,03 M 0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 45,70 M 20,46 M 44.77
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 45,70 M 20,46 M 44.77
Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 M 0,00 M 0

Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:

  1. Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
  2. Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni

*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar . 

*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut