POSTUR APBD

  Akun Anggaran/Pagu Realisasi %
Pendapatan Daerah 1.812,88 M 474,55 M 26.18
PAD 233,95 M 80,35 M 34.34
Pajak Daerah 156,54 M 47,43 M 30.30
Retribusi Daerah 65,48 M 23,68 M 36.16
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4,38 M 4,70 M 107.37
Lain-Lain PAD yang Sah 7,56 M 4,54 M 60.08
TKDD 1.434,82 M 357,82 M 24.94
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.434,82 M 357,82 M 24.94
Pendapatan Lainnya 144,11 M 36,38 M 25.25
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 38,91 M 9,63 M 24.74
Pendapatan Transfer Antar Daerah 105,19 M 26,76 M 25.43
Belanja Daerah 1.820,35 M 344,47 M 18.92
Belanja Pegawai 779,35 M 230,79 M 29.61
Belanja Pegawai 779,35 M 230,79 M 29.61
Belanja Barang dan Jasa 485,77 M 70,65 M 14.54
Belanja Barang dan Jasa 485,77 M 70,65 M 14.54
Belanja Modal 277,13 M 3,93 M 1.42
Belanja Modal 277,13 M 3,93 M 1.42
Belanja Lainnya 278,09 M 39,10 M 14.06
Belanja Bagi Hasil 1,68 M 0,00 M 0.00
Belanja Bantuan Keuangan 203,27 M 32,90 M 16.19
Belanja Bunga 13,65 M 4,41 M 32.34
Belanja Hibah 37,17 M 1,70 M 4.57
Belanja Bantuan Sosial 16,37 M 0,00 M 0.00
Belanja Tidak Terduga 5,97 M 0,09 M 1.49
Pembiayaan Daerah 7,47 M 307,68 M 4,120.24
Penerimaan Pembiayaan Daerah 53,17 M 324,05 M 609.46
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 53,17 M 324,02 M 609.41
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 M 0,03 M 0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 45,70 M 16,37 M 35.82
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 45,70 M 16,37 M 35.82
Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 M 0,00 M 0

Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:

  1. Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
  2. Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni

*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar . 

*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut