Dashboard Layanan Permohonan Informasi PPID Tingkat I — Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Rekapitulasi kinerja pelayanan informasi publik • Perbandingan Tahun 2025 dan 2026
DJPK PPID
Ikhtisar Kinerja 2026
Angka utama dengan pembanding Tahun 2025
Total Permohonan
113
▼ 48,4% vs 219 (2025)
Permohonan via PPID Tk I DJPK
Tingkat Pemenuhan
88,5%
▼ 5,1 poin vs 93,6% (2025)
Dipenuhi penuh + sebagian
Dipenuhi Seluruhnya
62
54,9% dari total
2025: 124 permohonan (56,6%)
Rata-rata Waktu Pemenuhan
7,14 hk
▲ Lebih cepat vs 7,63 hk
Jauh di bawah batas 10+7 hari kerja (UU KIP)
Item Data Diminta
463
APBD 180 · TKD 263 · Lainnya 20
±4 item data per permohonan
Volume & Saluran Permohonan
Volume Permohonan per Tahun
Total permohonan informasi yang masuk ke PPID Tk I DJPK
Saluran Permohonan (Jalur Permintaan)
Website tetap dominan dan porsinya meningkat — indikasi menguatnya kanal digital mandiri
Pemenuhan & Penolakan
Status Pemenuhan Permintaan
Komposisi permohonan yang dipenuhi seluruhnya, sebagian, dan tidak diberikan
Alasan Permintaan Tidak Sepenuhnya Dipenuhi
Mayoritas karena informasi belum dikuasai; sebagian kecil dikecualikan sesuai regulasi
Belum Dikuasai 2026
44
dari 51 penolakan
Dikecualikan 2026
7
sesuai UU KIP
Belum Didokumentasikan
0
2025 & 2026
Kecepatan Layanan
Rata-rata waktu pemenuhan permohonan (hari kerja) — membaik dari tahun sebelumnya
7,14 hk
20257,63 hk
20267,14 hk
Batas maksimal UU KIP17 hk
Komposisi Jenis Data yang Diminta
Dari 463 item data — dominasi data Transfer ke Daerah (TKD)
Rincian Permintaan per Jenis Data
Recap PPID Tk I DJPK
Data Transfer ke Daerah (TKD) — Total 263
DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan DBH menjadi data yang paling banyak diminta
Data APBD — Total 180
Permintaan didominasi data Belanja dan Pendapatan Daerah
Catatan pembacaan: Tingkat pemenuhan mengukur permohonan yang dipenuhi seluruhnya maupun sebagian.
Kategori “belum dikuasai” adalah informasi yang tidak/belum berada dalam penguasaan DJPK, sedangkan “dikecualikan” merupakan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Angka item data (463) menghitung jumlah jenis data yang diminta sehingga satu permohonan dapat mencakup beberapa item.
Rincian kategori TKD mengikuti data sumber; selisih kecil terhadap angka total merupakan pembulatan pada dokumen asal.
Divisualisasikan ulang Humas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan — Kementerian Keuangan RI