Sekilas Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Pasal 1 ayat 3, PMK 74 PMK.07 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah) SIKD telah disebutkan secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan SIKD, telah ditetapkan berbagai peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Sejalan dengan perubahan kebijakan yang cepat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengamanatkan perubahan basis akuntansi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual dan penambahan jenis laporan keuangan berbasis akrual, serta adanya kebutuhan ketersediaan data dengan time lag pelaporan yang lebih pendek, maka pada triwulan IV tahun 2015 dilaksanakan program pengembangan dan transformasi SIKD.

Program pengembangan dan transformasi SIKD dimulai dengan melakukan berbagai perubahan fundamental dan komprehensif, antara lain menyusun road map pengembangan dan transformasi SIKD tahun 2015 - 2019, menyusun  draft road map pengembangan dan transformasi SIKD tahun 2020 - 2024, memperkuat landasan hukum penyelenggaraan SIKD, menyempurnakan arsitektur sistem, dan melakukan pengembangan sistem berkelanjutan. Penguatan landasan hukum penyelenggaraan SIKD dilakukan melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SIKD Nasional dan SIKD Daerah. Peraturan Menteri Keuangan tersebut memuat ketentuan mengenai prinsip umum SIKD, agen SIKD, data SIKD, penyelenggaraan komunikasi data SIKD, pembakuan SIKD, koordinasi, kerjasama, dan pembinaan serta manual penyelenggaraan SIKD.

Pengembangan SIKD berkelanjutan secara komprehensif dan menyeluruh menjadi suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan data dan laporan baik di tingkat manajemen puncak maupun operasional yang terus berkembang. Di masa depan, SIKD tidak hanya menjadi Core System di DJPK tetapi juga menjadi sistem nasional yang akan menyediakan berbagai layanan interoperabilitas dengan model Service Oriented Architecture (SOA) sehingga diharapkan mampu memfasilitasi hubungan antar pemerintah (Government to Government), hubungan pemerintah dengan bisnis (Government to Bussiness) dan hubungan pemerintah dengan warga negara (Government to Citizen) dalam rangka mewujudkan tujuan utama SIKD sebagai one source data keuangan daerah di level nasional.


Author: 198407292006021001

Publikasi: Oct. 5, 2021, 4:38 p.m.