SIKD NAVIGATOR

OVERVIEW SIKD

Sekilas Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Pasal 1 ayat 3, PMK 74 PMK.07 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah)

Regulasi Sistem Informasi Keuangan Daerah 

Nomor Tentang
UU Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuanngan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
PP Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah
PMK Nomor 74 Tahun 2016 Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah
PMK 18/PMK.07/2017 Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai

Pembakuan SIKD

Jenis Deskripsi
1. Pembakuan Pengkodean Pengkodean pemerintah daerah dan pengkodean Bagan Akun Standar (BAS) SIKD
2. Pembakuan Data Pembakuan jenis dan periodisasi data serta elemen data
3. Pembakuan Prosedur Pembakuan prosedur pengiriman data, prosedur validasi data, prosedur verifikasi dan rekonsiliasi data, dan prosedur kompilasi dan konsolidasi data
4. Pembakuan Infrastruktur pendukung SIKD Pembakuan standar minimal perangkat atau infrastruktur penyelenggaraan SIKD
5. Pembakuan Pertukaran Data Pembakuan jenis data yang dipertukarkan diantara para pihak
6. Pembakuan Penyajian Informasi Pembakuan penyajian informasi untuk kebutuhan pimpinan dan untuk informasi publik
7. Pembakuan Arsip Pembakuan penyimpanan dan pengelolaan arsip SIKD
8. Pembakuan Kode Urusan SIKD Nasional Pembakuan Kode Urusan SIKD Nasional tahun 2017 Kementerian Keuangan (Unduh di sini)
TOPIK FAQ SIKD

SIKD Kita

Pertanyaan Umum terkait Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)


Data

Penjelasan mengenai data SIKD


Layanan SIKD

Pertanyaan seputar aplikasi SIKD


Data Transaksi

Penjelasan mengenai Interkoneksi Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah