26  feb 2018

20

Mar2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
20 March 2018Humas DJPK
15 feb

13

Mar2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
13 March 2018Humas DJPK
15 feb

06

Mar2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
6 March 2018Humas DJPK
SURAT PALSU

28

Feb2018
Sehubungan dengan beredarnya surat palsu perihal Permohonan Percepatan Penyaluran Alokasi Anggaran Akumulasi Kurang Bayar DBH Pajak dan Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014-2017 sebagaimana terlampir di bawah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Subdirektorat Dana Bagi Hasil tidak pernah mengusulkan konsep surat dimaksud untuk diedarkan di kalangan pemerintah daerah; Sampai dengan saat ini ... Read More
28 February 2018Humas DJPK

28

Feb2018
LAKIN DJPK 2017
28 February 2018Humas DJPK

28

Feb2018
Download
28 February 2018Humas DJPK
2 feb 2018

26

Feb2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
26 February 2018Humas DJPK