Video yang beredar dan menyebut Menteri Keuangan Purbaya telah meluncurkan program dana hibah dengan anggaran Rp900 miliar serta mengajak masyarakat untuk segera mendaftar adalah video hoaks berbasis deepfake. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap penyebaran video maupun informasi palsu yang mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya. Kemenkeu PRIME Telepon : 134 (dalam negeri) ; +622123507011 ... Read More

Majalah Media Defis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan kali ini meraih penghargaan Silver Winner di ajang bergengsi PR Indonesia Awards (PRIA) 2026 di Yogyakarta, Jumat (13/2/2026). Penghargaan tersebut diberikan untuk kategori Owned Media, Subkategori Majalah Internal Sektor Kementerian. PR Indonesia Awards merupakan kompetisi tahunan kehumasan nasional ... Read More

Download

SP-03/PK/2025

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait “Tanda Terima Surat Permohonan” yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax) Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis.

Jakarta, 25 September 2025 – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kembali menyelenggarakan kegiatan inovasi flagship bertajuk “Lomba Peran APBN dan APBD Bangun Daerah 2025”. Tahun ini menjadi istimewa karena kegiatan tersebut mengalami rebranding dari sebelumnya bernama Lomba Bedah Data APBD menjadi Lomba Peran APBN dan APBD Bangun ... Read More

SP– 2/PK/2025

Dalam perjalanan mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangatlah penting. Terlebih lagi adanya ketidakpastian global yang membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks. Arah kebijakan fiskal nasional ... Read More

Jakarta, 2025 – Dalam semangat membangun Indonesia dari pinggiran, sebanyak 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dicanangkan sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis desa. Inisiatif ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan mendorong kemandirian dan produktivitas masyarakat desa melalui sistem koperasi yang modern dan inklusif. Gerakan nasional bertajuk “Dari Desa, Untuk Indonesia” ... Read More

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait "Tanda Terima" yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax).   Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait "Undangan Diklat" yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax).   Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Jakarta, 5 Juni 2025 – Pelaksanaan Program SPEKTRA yang digagas oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) berkolaborasi dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang telah dilaksanakan mulai tanggal 2-5 Juni 2025 resmi ditutup pada hari ini (5/6/2025). Program yang merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah ini berhasil mencetak 59 ... Read More

Jakarta, 27 Mei 2025 – Paska kesuksesan program SINERGI Tahap 1 Bagian Pertama pada 30 April 2025 yang lalu, acara yang terselenggara berkat kolaborasi DJPK bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) ini kembali berlanjut melalui program SINERGI Tahap 1 Bagian Kedua yang diselenggarakan ... Read More

Majalah Media Defis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan meraih penghargaan Bronze Winner di ajang Serikat Perusahaan Pers (SPS) Awards 2025 di Jakarta, Jumat (23/5/2025). Penghargaan tersebut diberikan untuk kategori Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA), subkategori Majalah Internal Institusi Terbaik. SPS Awards 2025 adalah ajang penghargaan bergengsi ... Read More

Pagi hari, Jumat, 23 Mei 2025, pukul 09.30 WIB bertempat di Aula Mezzanine, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik 22 pejabat pimpinan tinggi madya/eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun salah satu pejabat yang dilantik adalah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang baru, yakni Askolani, yang sebelumnya ... Read More

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait "Tanda Terima Surat Permohonan" yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax).   Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax).   Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Jakarta, 30 April 2025 – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) meluncurkan Program SINERGI, sebuah inisiatif kolaboratif untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di daerah melalui pemanfaatan skema pembiayaan kreatif. Program ini berkolaborasi juga dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang ditujukan untuk membantu pemerintah ... Read More

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax).   Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Jakarta, 12 Maret 2025 – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyelenggarakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) antara DJP, DJPK, dan Pemerintah Daerah. PKS OP4D dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah dalam bentuk kegiatan bersama, ... Read More

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax).   Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax).   Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Jakarta, 28 November 2024 – Hakordia adalah singkatan dari Hari Antikorupsi Sedunia yang diperingati pada 9 Desember setiap tahunnya. Dicanangkan oleh PBB pada 31 Oktober 2003, Hakordia menjadi bentuk perlawanan lantang dari dunia terhadap korupsi. Hakordia diperingati di seluruh dunia sebagai bentuk sosialisasi, kampanye, dan penyadaran bahaya korupsi kepada masyarakat. ... Read More

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEUANGAN Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia Program for Result (SINERGIS PforR) PENGADAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN PROGRAM UNTUK DUKUNGAN PENCAPAIAN PROGRAM SINERGIS Kementerian Keuangan menerima bantuan hibah dari Bank Dunia melalui program Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia Program for Result (SINERGIS ... Read More

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax).   Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download 1

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax).   Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download 1

Jakarta, 24 September 2024 – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024 yang bertemakan “Optimizing Fiscal Decentralization for Pathway to Promote Growth, Wellbeing and Convergence” Tema ini selaras dengan tema kebijakan fiskal nasional tahun 2025 yaitu “akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif” yang berfokus pada ... Read More

Jakarta, 06/8/2024 Kemenkeu – Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, Kementerian Keuangan menggelar seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2024 yg diselenggarakan hari ini (06/08) di kantor pusat Kementerian Keuangan. Dalam acara yang mengusung tema "Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan". Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono ... Read More

Jakarta, 5 Agustus 2024 – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menghadiri Penyerahan Insentif Fiskal dalam Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan I 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri. Acara tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan, Bapak Suahasil Nazara, serta Kepala Daerah baik Gubernur, Walikota ... Read More

Jakarta, 1 Agustus 2024 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Lomba Bedah Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Kegiatan ini merupakan salah satu inovasi flagship Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang diikuti oleh 5.556 peserta yang merupakan pelajar dari 35 provinsi di Indonesia dan luar negeri. Para peserta ... Read More

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax).   Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download 1

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax).   Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download 1 Download 2

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax). Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax). Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Program Hibah Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia (Program Hibah SINERGIS) merupakan program hibah yang bergerak bersama dengan Program SINERGIS Program for Results atau SINERGIS PforR. Program ini memiliki tujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pemerataan, efisiensi dan akuntabilitas dari pelaksanaan belanja daerah yang ... Read More

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax). Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax). Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Jakarta, 16 Oktober 2023 – Reformasi desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) berupaya mendukung perbaikan layanan publik, pemerataan pembangunan, dan percepatan transformasi ekonomi sehingga kesejahteraan yang adil dan merata dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. APBN ... Read More

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax). Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Jakarta, 22 Agustus 2023 – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang telah diundangkan sejak tanggal 5 Januari 2022 merupakan kebijakan yang membawa optimisme dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pusat dan daerah salah satunya melalui kebijakan perpajakan daerah. UU HKPD ... Read More

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax). Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Malang, 23 Februari 2023 – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Pengelolaan DAU Pendanaan Kelurahan dan Pemadanan NIK- NPWP. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi KEMENKEU SATU yang dihadiri oleh Bapak Luky Alfirman (Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan), Bapak Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M. (Anggota DPR ... Read More

Dengan semangat baru, DJPK akan selalu bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara khususnya Transfer ke Daerah yang lebih baik lagi. Download Logo Baru DJPK

Yth. Bapak/Ibu Kepala Daerah beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, mohon agar hati-hati dan tidak mempercayai SURAT PALSU yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan seperti gambar berikut ini. Dapat kami informasikan apabila Bapak/Ibu menerima surat undangan dengan isi surat sama seperti terlampir di bawah ini dapat kami sampaikan bahwa surat ... Read More

Yth. Bapak/Ibu Kepala Daerah beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, mohon agar hati-hati dan tidak mempercayai SURAT PALSU yang mengatasnamakan Bendahara Umum Negara /Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan seperti gambar berikut ini. Dapat kami informasikan apabila Bapak/Ibu menerima surat perintah membayar dengan isi surat sama seperti terlampir di bawah ini dapat ... Read More

Yth. Bapak/Ibu Kepala Daerah beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, mohon agar hati-hati dan tidak mempercayai SURAT PALSU yang mengatasnamakan Bendahara Umum Negara /Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan seperti gambar berikut ini. Dapat kami informasikan apabila Bapak/Ibu menerima surat perintah membayar dengan isi surat sama seperti terlampir di bawah ini dapat ... Read More

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax). Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Jakarta, 20 September 2022 – Dalam tahun 2022 ini ada beberapa kebijakan startegis nasional yang diarahkan Presiden kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah di seluruh Indonesia dalam melakukan percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak atas COVID-19, antara lain melalui peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMK, percepatan vaksinasi ... Read More

Jakarta, 15 September 2022 – Tahun 2022 diawali dengan kabar yang menggembirakan, yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), sebuah kebijakan yang kiranya membawa optimisme untuk perbaikan dalam pelaksanaan HKPD, termasuk di dalamnya perpajakan daerah. Pengesahan UU HKPD menyusuli ... Read More

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax). Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax). Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis. Download

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait penyaluran Dana Insentif Daerah, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di atas merupakan informasi tidak benar (hoax). Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis.

Jakarta – Direktur Dana Transfer Umum, Bapak Adriyanto mewakili Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menjadi pembicara dalam diskusi Kompas Collaboration Forum-City Leaders Community APEKSInergi #2 di Menara Kompas Jakarta, pada hari Jumat 10 Juni 2022, dengan tema “Penguatan Politik Anggaran Transfer Daerah untuk Pembangunan Kota”. Diskusi tersebut juga diisi oleh beberapa pembicara ... Read More

Jakarta – Dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi dengan stakeholder di bidang pelaksanaan anggaran, serta untuk membahas isu terkini di bidang perbendaharaan khususnya terkait evaluasi kinerja, tantangan, dan strategi untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah yang berkualitas, Kementerian Keuangan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada tanggal ... Read More

Palembang – Melanjutkan rangkaian acara sosialisasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), kali ini acara sosialisasi diselenggarakan di Provinsi Sumatera Selatan. Sosialisasi yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kab. Demak dan Kab. Kudus. Kehadiran UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan ... Read More

Demak - Kehadiran UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) diharapkan dapat mendukung terwujudnya layanan publik yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tentunya, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan dari semua pihak untuk mengimplementasikan kebijakan yang dituangkan ... Read More

Jakarta - Dalam rangka mendukung proses bisnis DJPK, telah dikembangkan Aplikasi Sinergi Mobile versi 2, Aplikasi Core SIKD versi 5, Sinergi DJPK versi 1, dan Portal Kolaborasi Data DJPK versi 1. Adapun secara umum penjelasan aplikasi-aplikasi tersebut adalah sebagai berikut: SIKD Sinergi Mobile  versi  2  dikembangkan  sebagai  pendukung  interkoneksi  data transaksi Pemerintah ... Read More

Jakarta, 9 Desember 2021 – Bertepatan dengan Hari Antikorupsi sedunia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DirjenPK), Astera Primanto Bhakti membuka pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DID serta Penyampaian Penghargaan Daerah Penerima Alokasi DID untuk Kategori Pencegahan Korupsi” yang dilakukan secara virtual dan disiarkan secara langsung dalam ... Read More

Jakarta - Pemerintah bersama DPR RI sepakat untuk meneruskan pembahasan Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) dalam Pengambilan Keputusan di sidang paripurna. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah pada Selasa (23/11). Menkeu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada ... Read More

Jakarta – Menteri Keuangan RI telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. PMK ini merupakan pengganti dari PMK nomor 48 tahun 2019 beserta PMK-PMK perubahannya. PMK 119 tahun 2021 ini disusun untuk mengefektifkan pengelolaan DAK Nonfisik, penyederhanaan jenis DAK Nonfisik, serta alokasi Dana ... Read More

Yth. Bapak/Ibu Kepala Daerah beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, mohon agar hati-hati dan tidak mempercayai SURAT PALSU  yang mengatasnamakan Direktur Dana Transfer Umum /Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan seperti gambar berikut ini. Dapat kami informasikan apabila Bapak/Ibu menerima surat Rekomendasi Pelaksanaan Proyek Dana Transfer Umum 2021 dengan isi surat sama ... Read More

Kemenkeu - Direktorat Jenderal Anggaran, 9 Juli 2021 - Pendaftaran Olimpiade APBN 2021 telah resmi dibuka pada tanggal 6 Juli- 4 September 2021. Kegiatan yang telah memasuki tahun ke-4 ini adalah salah satu forum generasi muda untuk membuktikan diri sekaligus belajar bagaimana #UangKita dikelola dalam rangka menjalankan roda ekonomi Indonesia. ... Read More

Jakarta – Pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2020, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Evaluasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua Tahun Anggaran 2020. Acara Focus Group Discussion ini dilaksanakan secara daring dan disiarkan secara live melalui kanal Youtube DitjenPK Kemenkeu ... Read More

Jakarta – Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Covid-19 dan Dampaknya yang terakhir diubah dengan PMK Nomor 94 Tahun 2021, pemerintah daerah diamanatkan untuk melakukan refocusing alokasi TKDD untuk penanganan pandemi Covid-19 dan ... Read More

Jakarta – Dana Fasilitasi Penanaman Modal merupakan penambahan DAK Nonfisik jenis baru pada Tahun Anggaran 2021. Tujuan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dialokasikan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah. Sebagai dukungan pemerintah dalam melakukan ... Read More

Jakarta – Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta, pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tata sosial yang menjamin kebhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan ... Read More

Jakarta – Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2021 merupakan implementasi dari UU Cipta Kerja untuk memperkuat peran daerah dalam menyelaraskan konteks kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) mendukung penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha dan layanan daerah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional ... Read More

Jakarta - Selama kurun waktu 20 Tahun terakhir (2002 s.d. 2021), total alokasi Dana Otsus dan DTI untuk Provinsi Papua mencapai Rp99,58 Triliun dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 9,6%, yang terdiri dari Dana Otsus sebesar Rp75,53 Triliun dan DTI sebesar Rp24,04 Triliun. Disamping mendapatkan pendanaan khusus dalam bentuk Dana Otsus ... Read More

Jakarta –  Selama kurun waktu 13 Tahun terakhir (2009 s.d. 2021), total alokasi Dana Otsus dan DTI untuk Provinsi Papua Barat mencapai Rp.37,6 Triliun dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 7,3%, yang terdiri dari Dana Otsus sebesar Rp25,45 Triliun dan DTI sebesar Rp12,17 Triliun. Disamping mendapatkan pendanaan khusus dalam bentuk Dana ... Read More

Jakarta – Sejak dianggarkan pertama kali di tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 total alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh sebesar 88,43 Triliun. Nominal yang diperoleh sangat besar, akan tetapi pengelolaan Dana Otsus Aceh belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan sisa Dana Otsus Aceh kurun waktu 2013 ... Read More

Jakarta, 21 April 2021 – Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal mempunyai tujuan meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah yang diikuti dengan pendanaannya. Desentralisasi fiskal tersebut mengandung dua makna, yaitu keleluasaan dalam mengelola belanja daerah (expenditure assignment) dan pemberian sumber pendapatan daerah (revenue ... Read More

Jakarta, 6 April 2021 – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Astera Primanto Bhakti mewakili Menteri Keuangan menghadiri pembukaan MUSRENBANG RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 yang dilakukan secara virtual dan disiarkan secara langsung dalam akun youtube Bappeda Bali. Penyusunan MUSRENBANG merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Tahun ... Read More

Jakarta – Dirjen Perimbangan Keuangan mewakili Menteri Keuangan pada acara Webinar Nasional PDRI pada hari Selasa, 23 Maret 2021 dengan tema: “Dana Hibah Perspektif Kebijakan Publik”. Kegiatan dilakukan secara virtual dengan peserta yang merupakan para dosen seluruh Indonesia yang tergabung kedalam PDRI. Acara webinar dipimpin oleh Ketua Umum DPP PDRI, Ahmad ... Read More

Jakarta, 22 Maret 2021 – Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 114 dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (PP No. 10 Tahun 2021). Pengaturan ... Read More

Jakarta – Rekonsiliasi Data Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah dilaksanakan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun ini, acara rekonsiliasi akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi SiRETra. Pada hari Kamis, 18 Maret 2021, DJPK mengadakan Sosialisasi Aplikasi Sistem Rekonsiliasi Elektronik Transfer (SiRETra). Acara sosialisasi dibuka dengan keynote speech ... Read More

Jakarta – Pada hari Rabu, 17 Maret 2021, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan FGD dengan tema Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Acara FGD Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 2021 dimulai dengan sambutan dari Dirjen Perimbangan ... Read More

Jakarta – Terbitnya PMK 231/PMK.07/2020 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam penyampaian laporan oleh pemerintah daerah. Pada hari Selasa, 16 Maret 2021, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan sosialisasi dengan tema Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya berdasarkan PMK 231/PMK.07/2020. Acara sosialisasi PMK 231/PMK.07/2020 ... Read More

Jakarta 24/02/2021 – Dalam rangka mendukung reformasi desentralisasi fiskal di Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan World Bank melalui program Public Financial Management Multi-Donor Trust Fund (PFM-MDTF), Global Partnership Result-Based Approaches (GPRBA), dan Indonesia Sustainable Urabanization MultiDonor Trust Fund (IDSUN), akan menyelenggarakan Webinar dengan topik “Insights from ... Read More

Jakarta – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah ditetapkan. Untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan PMK tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan sosialisasi dengan tema Ketentuan Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2021. Sosialisasi tersebut diadakan ... Read More

Jakarta – Dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan, Pemerintah telah melakukan berbagai Langkah kebijakan, diantaranya penyesuaian anggaran dan refocusing Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah. Pada hari Rabu, 17 Februari 2021, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, mengadakan Rapat Koordinasi dan FGD dengan ... Read More

Jakarta – Dalam rangka mendukung pelaksanaan PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok dan PMK Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menginisiasi penyediaan Aplikasi Pelaporan Pajak Rokok guna membantu daerah dalam pelaksanaan kewajiban ... Read More

Download

Jakarta – Pandemi Covid-19 yang terjadi membawa dampak yang sangat berat bagi seluruh negara begitu juga di Indonesia. Dalam upaya bangkit dari tekanan ekonomi dan defisit, Pemerintah mengambil berbagai langkah kebijakan nasional. Pada hari Senin, 25 Januari 2021, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia mengadakan dialog nasional dengan tema “Penguatan Kapasitas ... Read More

Jakarta – Percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi menjadi prioritas nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada hari Rabu, 13 Januari 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengadakan Rapat Pimpinan dengan tema “Pembangunan Nasional”. Pembukaan acara dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, yang menyampaikan saat ini sangat penting untuk melakukan percepatan pemulihan ... Read More

Jakarta – Mengantisipasi dampak dari pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih belum mereda, kebijakan DBH CHT disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi ini. Untuk mensosialisasikan kebijakan baru DBH CHT, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan acara Sosialisasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) TA 2021 secara ... Read More

Jakarta – Pengembangan ekonomi wisata di tingkat desa dapat menjadi motor penggerak utama dalam program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah. Pada hari Kamis, 10 Desember 2020, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan Diskusi Ekonomi Regional dengan tema “Potensi Desa Wisata dalam rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi”. Acara tersebut dilaksanakan melalui Zoom Meeting ... Read More

Jakarta – Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan Town Hall Meeting dan Sharing Session yang bertema “Integritas dan Anti Korupsi”. Acara yang diadakan pada hari Kamis, 3 Desember 2020, ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta diikuti juga oleh ... Read More

Jakarta, 30 November 2020 - Setiap kebijakan pemerintah bertujuan utama secara umum untuk kesejahtraan seluruh masyarakat, dengan adanya kebijakan - kebijakan dari pemerintah, maka penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi salah satu cara untuk mengedukasi setiap kebijakan. Ada beberapa cara pemerintah menyampaikan informasi setiap kebijakan kepada masyarakat, baik secara langsung seperti ... Read More

Jakarta— Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan instrumen pemerintah untuk mendorong pembangunan yang optimal dalam kerangka Desentralisasi Fiskal. TKDD TA 2021 juga sebagai upaya mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Pada hari Kamis, 26 November 2020, DJPK ... Read More

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kinerja APBN dalam Konferensi Pers APBN KiTA (Kinerja dan Fakta) Edisi November 2020. Acara tersebut diikuti oleh awak media via aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara live pada kanal Youtube Kementerian Keuangan, Senin (23/11/2020). Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Wakil Menteri Keuangan ... Read More

Yth. Bapak/Ibu Kepala Daerah beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, mohon agar hati-hati dan tidak mempercayai SURAT PALSU  yang mengatasnamakan Bendahara Umum Negara /Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan seperti gambar berikut ini. Dapat kami informasikan apabila Bapak/Ibu menerima surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan isi surat sama seperti terlampir ... Read More

Jakarta—Visualisasi data merupakan elemen yang sangat penting dalam melakukan analisa kebijakan dan pengambilan keputusan. Pada hari Rabu, 11 November 2020, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional (JF) Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) mengadakan Capacity Building dengan mengangkat tema “Visualisasi Data”. Acara dilaksanakan melalui Zoom dan disiarkan ... Read More

Jakarta – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan Webinar Sayembara Karya Tulis DJPK-Kemenkeu dengan tema “Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Meningkatkan Pelayanan Dasar Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas” dalam rangka Hari Oeang ke-74 sekaligus sebagai penutup dalam rangkaian Sayembara Karya Tulis DJPK-Kemenkeu. Tujuan penyelenggaraan webinar ini adalah untuk membahas ... Read More

Jakarta – Direktorat Dana Transfer Umum, DJPK mengadakan Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2021. Tujuan penyelenggaraan workshop ini adalah agar peraturan bupati/walikota mengenai tata cara penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa dapat disusun dan ditetapkan secara tepat ... Read More

Jakarta – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti secara virtual menghadiri undangan menjadi keynote speaker pada acara webinar yang diselenggarakan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dengan tema “ Melangkah Bersama Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Optimalisasi Realisasi APBN dan APBD serta Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga”. Dalam sambutannya, Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan ... Read More

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampaikan kinerja APBN per 30 September 2020. Meskipun penerimaan negara mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19, pemerintah tetap menjaga ketahanan ekonomi melalui berbagai bauran kebijakan mulai dari bantuan sosial, insentif usaha, hingga relaksasi penyaluran dana ke pemerintah daerah. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers ... Read More

Download

Sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penghitungan DBH Sumber Daya Alam Migas dan Minerba, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga teknis pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA (PNBP SDA) Migas dan Minerba menyelenggarakan kegiatan Bedah Kertas Kerja Penghitungan Realisasi DBH SDA Migas dan Minerba 2019. ... Read More

Jakarta, 27 Juli 2020 - Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada kegiatan perekonomian secara nasional. Namun, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi. Saat ini, dibutuhkan pula peran pemerintah daerah agar proses pemulihan dapat cepat terlaksana. Untuk memulihkan ekonomi Indonesia, pemerintah telah menetapkan program Pemulihan Ekonomi ... Read More

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu langkah kebijakan yang diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat, melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi, serta mendorong investasi dan ekspor-impor. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi, dimana kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah harus dijaga dan dipastikan kegiatan perekonomian dapat berjalan sehingga kesejahteraan ... Read More

Jakarta, 20/07/2020 Kemenkeu – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penandatanganan serah terima jabatan pejabat eselon II di lingkungan DJPK. Adapun dua posisi jabatan eselon II yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal yang tadinya dijabat oleh Bapak Rukijo, kini digantikan oleh Bapak Harry Z Soeratin dan Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer yang tadinya ... Read More

Jakarta, 2/07/2020 Kemenkeu – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan rapat panja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) bersama badan anggaran DPR RI di Gedung Nusantara. Dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021 dan RKP Tahun 2021 dengan tema Pokok – Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun ... Read More

  Download

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 yang merupakan perubahan kedua atas PMK 205/PMK.07/2019, terdapat poin-poin perbaikan yang harus dipahami. Salah satu perubahannya adalah penambahan besaran penyaluran BLT menjadi 6 bulan yakni Rp600 rb (3 bulan pertama) dan Rp300 rb (3 bulan berikutnya)   Download

Download Untuk template laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 silahkan download pada link di bawah ini. Laporan COVID-19

      Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendanaan Negara, yang bertujuan untuk (i) memperbaiki keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pembaguan dengan porsi tertentu antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, (ii) menjadi instrument desentralisasi ... Read More

Palembang, 28 Maret 2020 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampaikan akan memberi “kepercayaan” lebih kepada desa-desa yang tergolong Desa Mandiri. Kepercayaan tersebut dalam bentuk penyaluran porsi Dana Desa sebesar 60% di awal, lebih tinggi dibanding desa-desa lainnya yang hanya memperoleh 40% pagu di penyaluran awal. “Intinya, kalau anda mengurus desanya ... Read More

Semarang - 18 Februari 2020 – Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan PDTT beserta Gubernur Jawa Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Dana Desa di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Peserta rapat terdiri dari Bupati/Wali Kota, Kepala Organisasi Perangkat Daerah serta Perwakilan Kepala Desa beserta Aparat Desa se-Provinsi Jawa Tengah. ... Read More

Jakarta - 18 Februari 2020, Pagi ini SMK Budi Utomo Way Jepara Lampung melaksanakan kunjungan belajar ke Kementerian Keuangan, dengan salah satu topiknya mengenai “Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)”. Tujuan dari kunjungan belajar ini adalah untuk mengetahui dana desa dan transfer ke daerah. Pembahasan yang disampaikan runtut dari pengantar ... Read More

Jakarta, 13 Februari 2020 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang diwakili oleh Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman ... Read More

  Jakarta, 10 Februari 2020 – Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menghadiri Konferensi Pers bersama yang diselenggarakan di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat. Konferensi pers ini membahas mengenai kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang difokuskan untuk ... Read More

Kepada Seluruh Stake Holder Kementerian Keuangan RI, perlu diketahui kementerian keuangan tidak pernah mengeluarkan PMK Nomor 127/.07/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Anggaran Tahun 2019, PMK di bawah ini sudah dipastikan adalah PMK PALSU ??



Jakarta- Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 September 2019 telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang jumlahnya mencapai Rp856,94 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ... Read More



DJPK mengundang rekan-rekan praktisi, akademisi, dan mahasiswa untuk menyumbangkan pemikiran terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah terbaik akan mendapat kesempatan untuk dipublikasikan dalam Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan Daerah (Jurnal Defis) yang telah terdaftar dengan nomor ISSN 2599-0284 serta memperoleh dana penulisan sebesar Rp200.000 ... Read More

Sehubungan dengan beredarnya Undangan Nomor Und-57/PK.5/2019 tanggal 10 Mei 2019 hal Sosialisasi Perpres No.129 Tahun 2018 dan Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi Data APBD TA 2019, kami informasikan bahwa undangan tersebut merupakan undangan palsu yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah Daerah agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menyikapi surat/undangan/informasi yang ... Read More

?"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">?

Jakarta – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mengadakan sharing session dalam rangka persiapan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Radius Prawiro Kementerian Keuangan (08/03). Kegiatan yang diadakan oleh Sekretariat DJPK, selaku unit eselon II DJPK yang akan mengikuti penilaian ZI-WBK di tahun ... Read More

Pada hari Rabu, 13 Februari 2019 telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk Kegiatan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase II untuk Koridor Utara - Selatan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Acara Penandatanganan ... Read More

Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota di Seluruh Indonesia       Sesuai amanat PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No.65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan PMK No.04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah , disebutkan bahwa Pemda menyampaikan Informasi Keuangan Daerah berupa APBD kepada Menteri Keuangan cq. ... Read More