Berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (10) dan Pasal 119 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara penundaan dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) dalam rangka ... Read More

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan kewenangan untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang dananya bersumber dari dana keistimewaan dan/atau sisa dana keistimewaan tahun sebelumnya. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor ... Read More