Terjadinya perubahan kebijakan berupa pengalihan kewenangan di bidang kehutanan dari kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi ... Read More
24
Dec2025
11
Dec2025
Dalam rangka refocusing/penajaman jenis-jenis kegiatan dan subkegiatan yang dapat didanai dari DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan, bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum, maka diperlukan perubahan daftar/list kegiatan dan/atau subkegiatan yang menjadi indikator tingkat kinerja dalam mendukung penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan, bidang Kesehatan ... Read More
02
Dec2025
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Sebagaimana amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan salah satu jenis DAK yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) dan digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, ... Read More
28
Nov2025
Peta Kapasitas Fiskal Daerah disusun sebagai instrumen untuk memperkuat pengelolaan hubungan fiskal pusat–daerah sekaligus menjalankan amanat regulasi terkait hibah, pembiayaan, dan pendanaan daerah yaitu Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang ... Read More
