Dasar hukum penerbitan PMK ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Latar belakang dan gambaran umum isi PMK
a. Rincian DBH CHT ... Read More
20
Dec2017
11
Dec2017
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2017 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2018. Keputusan Direktur Jenderal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor ... Read More
27
Nov2017
Jakarta-Pada tanggal 23 November 2017, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 876/KMK.07/2017 tentang Kelebihan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
Latar belakang penerbitan KMK ini adalah adanya kelebihan penyaluran DAK Fisik TA 2016 yang disebabkan karena penyesuaian pagu alokasi DAK Fisik pada APBN Perubahan Tahun ... Read More
01
Nov2017
Jakarta- Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disahkan menjadi Undang-Undang. APBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun.
Dari angka belanja tersebut terdapat belanja yang ditujukan untuk transfer ke daerah dan dana desa ... Read More
31
Oct2017
PMK Nomor 144/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017
PMK 144 2017
