Untuk mendapatkan DID masing-masing daerah harus memenuhi:

1. kriteria utama, yaitu:
   • opini BPK atas LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
   • penetapan Perda APBD tepat waktu; dan
   • melaksanakan e-government (e-budgeting dan e-planning)
2. Memiliki nilai kinerja melawati passing grade B untuk kategori kinerja:
   • Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan
     • Local Taxing Power (Real PDRD/PDRB Non Migas)
     • Quality of Spending (Real Belanja Modal/Real. Belanja)
     • Quality of Budget Planning (Real Belanja/Pagu Belanja)
     • Fiscal Space (Real Pend. Nonearmarked/Real. Pendapatan)
     • Realisasi SILPA/Total Belanja
   • Pelayanan dasar publik bidang pendidikan
     • Angka partisipasi murni;
     • Peta Mutu Pendidikan;
     • Rata-rata Nilai UN
   • Pelayanan dasar publik bidang kesehatan
     • Persentase Penanganan Stunting;
     • Persentase Balita mendapatkan imunisasi lengkap;
     • Persentase Persalinan ditolong tenaga medis
   • Pelayanan dasar publik bidang infrastruktur
     • Persentase Akses rumah tangga sanitasi layak
     • Persentase Akses rumah tangga air minum layak
     • Jalan Kondisi Mantap
   • Kesejahteraan masyarakat
     • Indeks Pembangunan Manusia
     • penurunan penduduk miskin
3. mendapatlan penilaian dan penghargaan dari kementerian/teknis untuk:

• Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
• Perencanaan daerah;
• Sakip;
• Inovasi daerah;
• Kemudahan usaha;
• Pengelolaan sampah