Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBDN 2019 pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa DID digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah antara lain:

1. Penyediaan layanan dasar publik;
2. pembangunan, termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemeirntahan;
3. peningkatan pelayanan berusaha di daerah; atau
4. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.