Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Kontrak Kinerja
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
Publikasi Lainnya
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
28 March 2019
/
Regulasi PPID
Share
the Post
About
the Author
papdua
Related
Posts
Read More
Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (update 26 Juli 2017)
Kebijakan Pola Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Read More
Undangan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Revisi PMK 126/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi
Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah
Read More
S-186/PK/2020 Penyampaian Laporan Pencegahan dan/atau Penannganan COVID-19 sebagai Persyaratan Penyaluran DAU dan DBH
Pemberitahuan Sisa DBH DR Definitif
Read More
Membangun Zona Integritas, Wujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi
Surat Edaran Nomor SE-3/PK/2014 tentang Klarifikasi atas Surat dan/atau Undangan Palsu yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.