WhatsApp Image 2020-10-19 at 12.32.00

Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2020

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampaikan kinerja APBN per 30 September 2020. Meskipun penerimaan negara mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19, pemerintah tetap menjaga ketahanan ekonomi melalui berbagai bauran kebijakan mulai dari bantuan sosial, insentif usaha, hingga relaksasi penyaluran dana ke pemerintah daerah.

Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) yang diikuti oleh rekan-rekan media via aplikasi Zoom Meeting yang disiarkan secara live pada kanal Youtube Kementerian Keuangan, Senin (19/10/2020). Dalam kesempatan tersebut, hadir pula para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan menjelaskan, pendapatan negara mengalami tekanan sesuai yang diproyeksikan, yakni mencapai Rp1.159,0 triliun atau 68,2% dari target.

Dari sisi perpajakan, sebagian besar jenis pajak mengalami tekanan seiring perlambatan kegiatan ekonomi dan meningkatnya pemanfaatan insentif dan restitusi pajak, serta penerapan diskon pajak 50%. Kendati demikian, beberapa penerimaan perpajakan masih mampu tumbuh positif, diantaranya PPh Orang Pribadi, Kepabeanan dan Cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dari sisi belanja, Pemerintah berhasil mengakselerasi belanja hingga Rp1.841,1 triliun atau tumbuh 15,5% (yoy). Hal ini diharapkan mampu menjadi pendorong ekonomi di kuartal III dan kuartal IV.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) jadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Realisasi belanja PEN telah menunjukkan adanya akselerasi pencairan, terutama pada bulan Agustus dan September 2020, yang didukung oleh percepatan berbagai program pendukung PEN.

“Akselerasi program PEN ini terlihat dari berbagai bidang seperti bansos maupun bantuan kepada usaha kecil menengah. Kita juga lihat program seperti insentif usaha, DAK Fisik, DID pemulihan, dan kartu pra kerja penyerapannya juga luar biasa”, ujar Sri Mulyani.

TKDD mengalami pertumbuhan 5,8% (yoy) yang disebabkan oleh berbagai kebijakan relaksasi percepatan penyaluran TKDD untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah. Meskipun realisasi DAU dan DBH mengalami penurunan secara agregat hingga 6,4% (yoy), DAK Fisik dan DID justru mengalami peningkatan signifikan masing-masing sebesar 110,3% (yoy) dan 72,9% (yoy).

“Jadi kalau kita lihat, cara pemerintah untuk membantu meskipun dalam kondisi fiskal tekanan tinggi dan kemudian pemerintah daerah terkena imbasnya dalam bentuk DBH dan DAU, kita meng-compensate dalam bentuk DAK Fisik dan DID kita yang meningkat sangat tinggi”, jelas Menteri Keuangan.

Dari sisi pembiayaan, telah tercapai realisasi sebesar Rp784,7 triliun atau 75,5% dari target. Hal ini didukung oleh likuditas perekonomian yang cukup besar.

“Dengan likuiditas yang cukup baik, pembiayaan masih bisa dijaga yaitu 66,4% dari target”, terang Menteri Keuangan.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti memberikan penjelasan mengenai saldo simpanan Pemda di bank sebesar Rp239,5 triliun pada bulan September.

“Yang menggembirakan adalah, (jika) dilihat dari komposisinya, jumlah giro meningkat dibanding sebelumnya, Ini menandakan daerah sudah mempersiapkan diri untuk mulai melakukan penyaluran-penyaluran (dana) yang lebih cepat”, ujar Dirjen Perimbangan Keuangan.

/ Berita

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.