Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
PDRD Lens
LPEFD
Publikasi Lainnya
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
UND-4/PK/2021 Undangan Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 2021
UND-4-PK-2021 Undangan FGD Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 2021 (1)
Download
12 March 2021
/
Pemberitahuan ke Daerah
Share
the Post
About
the Author
Humas DJPK
Related
Posts
Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019
Read More
S-264/PK/PK.4/2022 tentang Penyesuaian Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Read More
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Prov/Kab/Kota TA 2016
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Read More
Kunjungan Studi SMK Budi Utomo Way Jepara Lampung
Realisasi Belanja Daerah Per Fungsi 2013
Peraturan Menteri Keuangan 191/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132.PMK.07/2016 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2017
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.