Jakarta, 31 Agustus 2026 – Bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat memberikan tekanan signifikan terhadap keuangan pemerintah. Di Indonesia, rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana pada periode 2000–2016 mencapai sekitar Rp22,85 triliun per tahun, dengan dampak fiskal yang muncul dari dua sisi sekaligus, yaitu penurunan penerimaan dan peningkatan kebutuhan belanja pemerintah. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan risiko bencana sebagai bagian dari manajemen risiko fiskal.

Untuk memperkuat kesiapan pemerintah daerah menghadapi risiko tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), berkolaborasi dengan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) meluncurkan Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE). ARISE merupakan decision-support system yang mengintegrasikan pemodelan risiko bencana dengan estimasi dampaknya terhadap perekonomian dan fiskal daerah.

Peluncuran ARISE dilaksanakan melalui kegiatan “Official Launch of ARISE Dashboard and High-Level Policy Dialogue on Building Fiscal Resilience to Disaster Risks in Indonesia” di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK, Kementerian Keuangan, pada Senin, 31 Agustus 2026. Forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, development partners, serta pemangku kepentingan terkait untuk membangun perspektif dan komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah terhadap risiko bencana.

Dari Respons Reaktif menuju Manajemen Risiko Proaktif

Dalam sambutannya, Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, menyampaikan bahwa risiko bencana perlu ditempatkan sebagai bagian dari manajemen risiko fiskal. Menurutnya, tekanan fiskal akibat bencana tidak hanya berasal dari kebutuhan belanja untuk penanganan dan pemulihan, tetapi juga dari potensi penurunan penerimaan akibat terganggunya aktivitas ekonomi.

“Bencana memberikan tekanan kepada fiskal dari dua sisi sekaligus, yaitu menurunkan penerimaan dan meningkatkan kebutuhan belanja pemerintah. Karena itu, pengelolaan risiko bencana perlu dilakukan secara lebih terukur dan proaktif,” ujar Nufransa.

Di tingkat nasional, Kementerian Keuangan telah mulai membangun fondasi pengelolaan risiko fiskal bencana melalui pendekatan Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) serta berbagai instrumen risk transfer. Namun, ketahanan fiskal nasional tidak dapat dipisahkan dari ketahanan fiskal daerah.

Dampak bencana berupa kerusakan aset publik, gangguan aktivitas ekonomi, serta kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik secara langsung dirasakan dan ditangani di daerah. Karena itu, penguatan kapasitas daerah dalam melakukan upaya mitigasi bencana menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan fiskal secara keseluruhan.

“Kita perlu menggeser paradigma penganggaran daerah terhadap bencana, dari yang selama ini cenderung berorientasi pada post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” lanjut Nufransa.

ARISE: Menjembatani Informasi Risiko Bencana dan Perencanaan Fiskal Daerah

Untuk itu ARISE dikembangkan guna menjembatani informasi mengenai risiko bencana dengan kebutuhan pengambilan keputusan fiskal daerah. Sistem ini mengintegrasikan informasi hazard, exposure, vulnerability, potensi kerugian ekonomi, hingga potensi dampak fiskal, sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi fiskal dari berbagai risiko bencana.

Dengan informasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat perencanaan mitigasi, kesiapan pembiayaan, serta strategi risk transfer sebelum bencana terjadi. Bagi Pemerintah Pusat, informasi ARISE juga dapat menjadi salah satu evidence-based policy untuk memperkaya kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam mendorong ketahanan fiskal daerah.

Bali Menjadi Langkah Awal Menuju Penguatan Ketahanan Nasional

Sebagai langkah awal, pilot implementasi ARISE dilaksanakan di Provinsi Bali. Selanjutnya, Pemerintah bersama UNDRR dan ITB telah berkomitmen untuk memperluas implementasinya menjadi empat provinsi dengan meliputi Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam jangka panjang, pengembangan ARISE diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan analisis dan pengelolaan risiko fiskal bencana secara lebih terukur, sehingga seluruh provinsi di Indonesia memiliki kapasitas untuk mengantisipasi dan mengelola dampak fiskal dari risiko bencana. Mencapai tujuan tersebut memang bukanlah pekerjaan yang sederhana. Diperlukan kolaborasi dan komitmen berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat data, kapasitas, metodologi, serta memastikan informasi risiko dapat benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan keputusan fiskal yang lebih baik.

Komitmen Bersama Lintas Pemangku Kepentingan

Semangat kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam perjalanan pengembangan ARISE ke depan. Untuk itu, peluncuran ARISE turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, akademisi, serta mitra pembangunan internasional, antara lain Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, World Bank, dan United Nations Resident Coordinator Office. Keterlibatan lintas pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa membangun ketahanan fiskal daerah membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, dunia akademik, dan development partners.
Melalui peluncuran dan High-Level Policy Dialogue ini, Pemerintah berharap ARISE dapat menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem pengelolaan risiko fiskal bencana yang lebih proaktif, berbasis data, dan kolaboratif, serta memperkuat kesiapan daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ketika menghadapi guncangan bencana dan perubahan iklim.