Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

A	Informasi tentang profil Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang meliputi:
	Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak	view
	Struktur Organisasi	view
	Gambaran umum satker	view
	Tugas dan fungsi	view
	Visi dan misi	view
	Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke badan publik untuk diumumkan	view
B	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik, yang meliputi:
	Matrik program, kegiatan dan target Kemenkeu 2015;	view
	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;	view
	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;	view
	Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.	view
	Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Kementerian Keuangan	view
C	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya	view
D	Ringkasan laporan keuangan;	view
E	Ringkasan laporan akses Informasi Publik;	view
F	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;	view
G	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;	view
H	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;	view
I	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa;	view
J	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.	view
K	Rancangan Undang-Undang bidang Keuangan Negara yang sedang dibahas pemerintah dengan DPR RI tahun 2015	view