SANKSI PENUNDAAN DAU ATAS PENYAMPAIAN LAPORAN BELANJA INFRASTRUKTUR

YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI DANA TRANSFER UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, penggunaan Dana Transfer Umum diarahkan paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah. Lebih lanjut, dalam PMK 50/PMK.07/2017 yang terakhir telah diubah dengan PMK 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, diatur mengenai kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan belanja infrastruktur yang bersumber dari DTU paling lambat tanggal 31 Januari, yang menjadi syarat penyaluran DAU bulan Maret atau DBH Triwulan I.

Berikut disampaikan daerah yang mendapat penundaan DAU pada bulan Maret 2018 karena belum menyampaikan laporan belanja infrastruktur sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.

Bulan Maret 2018