Kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah yang handal adalah kunci sukses terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk menjawab perkembangan dan dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh DJPK senantiasa dikembangkan dan disempurnakan. Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan dengan metode e-learning (kelas online belajar jarak jauh melalui media teknologi internet). Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan pemahaman dan keterampilan para pengelola keuangan daerah, memperluas sinergi dengan daerah dalam penyelenggaraan capacity building, memperluas cakupan/coverage peserta, serta mengembangkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki atas program peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah. Kegiatan ini kami launching dengan nama aplikasi "e-Bungah" (e-learning Bimbingan Teknis Keuangan Daerah).

Bentuk dukungan yang diberikan oleh DJPK adalah bahan ajar dan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pengantar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Sistem dan Prosedur, Penilaian, Penagihan, Pemeriksaan, dan Operator Console Pajak Daerah). Di samping itu, kami juga menyiapkan 6 (enam) bahan ajar yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah, Barang Milik Daerah, dan Akuntansi Keuangan Daerah. Diharapkan seluruh bahan ajar yang diberikan dapat menjawab kebutuhan peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah.

Akhir kata, harapan kami peserta dapat mengikuti e-learning Bimtek Keuangan Daerah ini sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, Juli 2017

Lisbon Sirait
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah