Sehubungan dengan dimulainya proses perencanaan dan penganggaran DAK Fisik TA 2019 dan telah disahkannya surat Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan kepada seluruh kepala daerah Nomor S-19/MK.7/2018 tanggal 14 Maret 2018, berikut kami sampaikan surat dimaksud.
Surat dapat diunduh melalui tautan berikut.
19
Mar2018
13
Mar2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
07
Mar2018
Dalam rangka meningkatkan ketersediaan data dalam kebijakan penganggaran dan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Nasional, bahwa Informasi Keuangan Daerah (IKD) digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal, maka dibutuhkan Data Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang ... Read More
06
Mar2018
Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah, telah dilakukan rilis update aplikasi agen SINERGI SIKD versi 3.0.0 yang merupakan update dari versi sebelumnya, versi 2.1.0 dan aplikasi agen SIMPATIK SIKD versi 2.2.0 yang merupakan update dari versi sebelumnya, versi 2.1.0.
Penambahan fitur aplikasi agen SINERGI SIKD versi 3.0.0, ... Read More
06
Mar2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
02
Mar2018
Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah termasuk penggunaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), DJPK sedang melakukan reviu belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, diperlukan data pendukung berupa:
1. Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah mengenai Tambahan Penghasilan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil beserta lampiran (yang berlaku ... Read More