Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
13
Mar2018
07
Mar2018
Dalam rangka meningkatkan ketersediaan data dalam kebijakan penganggaran dan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Nasional, bahwa Informasi Keuangan Daerah (IKD) digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal, maka dibutuhkan Data Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang ... Read More
06
Mar2018
Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah, telah dilakukan rilis update aplikasi agen SINERGI SIKD versi 3.0.0 yang merupakan update dari versi sebelumnya, versi 2.1.0 dan aplikasi agen SIMPATIK SIKD versi 2.2.0 yang merupakan update dari versi sebelumnya, versi 2.1.0.
Penambahan fitur aplikasi agen SINERGI SIKD versi 3.0.0, ... Read More
06
Mar2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
02
Mar2018
Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah termasuk penggunaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), DJPK sedang melakukan reviu belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, diperlukan data pendukung berupa:
1. Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah mengenai Tambahan Penghasilan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil beserta lampiran (yang berlaku ... Read More
28
Feb2018
Sehubungan dengan beredarnya surat palsu perihal Permohonan Percepatan Penyaluran Alokasi Anggaran Akumulasi Kurang Bayar DBH Pajak dan Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014-2017 sebagaimana terlampir di bawah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Subdirektorat Dana Bagi Hasil tidak pernah mengusulkan konsep surat dimaksud untuk diedarkan di kalangan pemerintah daerah;
Sampai dengan saat ini ... Read More