Jakarta- Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disahkan menjadi Undang-Undang. APBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun.
Dari angka belanja tersebut terdapat belanja yang ditujukan untuk transfer ke daerah dan dana desa ... Read More
01
Nov2017
31
Oct2017
PMK Nomor 144/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017
PMK 144 2017
24
Oct2017
Jakarta – Hari ini (Selasa, 24 Oktober 2017) digelar Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018. Dalam sambutan dan arahannya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan percepatan pencapaian penyediaan infrastruktur air minum, baik dalam hal kuantitas, kualitas, kontinuitas maupun aksesibilitas air minum ... Read More
23
Oct2017
Undangan atas kegiatan dimaksud dapat diunduh melalui tautan berikut
undangan verifikasi okto17tahap2
undangan verifikasi okto 17
18
Oct2017
Bahan paparan dalam Seminar Hari Oeang dapat diunduh melalui tautan berikut
01 Bahan Dirjen
03 Bahan Tanggapan Prof Djohermansyah
02 Bahan Blane Lewis
04 Bahan Prof Edy Suratman
05 Bahan Bupati Bantaeng
06 Bahan Tanggapan KPPOD
07 Bahan Wamenkeu
13
Oct2017
Bahan Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dapat diunduh melalui tautan berikut
Kementerian Desa PDTT
Kemendagri--OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA
Kades Ngroto--profil desa ngroto
Ir. Andreas Eddy Susetyo Komisi XI DPR-RI--optimalisasi dana desa Okt 2017
Dirjen PK - Keynote Speech
11
Oct2017
Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sejak tahun 2001 Indonesia telah memulai babak baru dalam penyelenggaraan tata hubungan kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, sebagian kewenangan pemerintahan ... Read More