Bahan Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dapat diunduh melalui tautan berikut
Kementerian Desa PDTT
Kemendagri--OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA
Kades Ngroto--profil desa ngroto
Ir. Andreas Eddy Susetyo Komisi XI DPR-RI--optimalisasi dana desa Okt 2017
Dirjen PK - Keynote Speech
13
Oct2017
11
Oct2017
Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sejak tahun 2001 Indonesia telah memulai babak baru dalam penyelenggaraan tata hubungan kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, sebagian kewenangan pemerintahan ... Read More
22
Sep2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
06
Sep2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
