UU HKPD yang telah ditetapkan pada 5 Januari 2022 menjadi penanda dimulainya babak baru era desentralisasi fiskal di Indonesia. UU HKPD memuat kebijakan terkait PDRD yang bertujuan untuk meningkatkan local taxing power, salah satu kebijakan yang telah dirumuskan untuk mendukung hal tersebut adalah perluasan basis pajak, yaitu melalui Opsen Pajak ... Read More
04
Nov2024
30
Oct2024
Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax).
Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis.
Download 1
29
Oct2024
Sehubungan dengan ditetapkannya UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun, terdiri atas Rp69 triliun dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran ... Read More
03
Oct2024
Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait undangan yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax).
Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis.
Download 1
25
Sep2024
25
Sep2024
Seminar Internasional – Sinergi untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif
Jakarta, 24 September 2024 – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024 yang bertemakan “Optimizing Fiscal Decentralization for Pathway to Promote Growth, Wellbeing and Convergence” Tema ini selaras dengan tema kebijakan fiskal nasional tahun 2025 yaitu “akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif” yang berfokus pada ... Read More
