Dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN-P tahun anggara 2016, perlu dilakukan pengendalian Belanja Negara, termasuk pengendalian belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pengendalian TKDD dilakukan melalui: (i) penghematan alamiah yang terdiri atas penurunan penerimaan negara yang dibagihasilkan (DBH), optimalisasi kinerja penyerapan DAK dan Dana Desa, serta penghematan TPG dan ... Read More
02
Nov2016
1. RINCIAN-ALOKASI-DBH-SDA-MINERBA-TA-2017-UPLOAD
2. RINCIAN-ALOKASI-DBH-SDA-MIGAS-TA-2017-UPLOAD
3. RINCIAN-ALOKASI-DBH-PPH-TA-2017-UPLOAD
4. RINCIAN-ALOKASI-DBH-PERIKANAN-TA-2017-UPLOAD
5. RINCIAN-ALOKASI-DBH-CUKAI-TEMBAKAU-TA-2017-UPLOAD
6. RINCIAN-ALOKASI-DBH-PBB-TA-2017
7. RINCIAN-ALOKASI-DBH-KEHUTANAN-TA-2017
8. RINCIAN-ALOKASI-KURANG-BAYAR-DAU-TA-2016-UPLOAD
9. RINCIAN-ALOKASI-DAU-MURNI-TA-2017-UPLOAD
10. RINCIAN-ALOKASI-DAK-NON-FISIK-TA-2017-UPLOAD
11. RINCIAN-ALOKASI-DAK-FISIK-TA-2017-UPLOAD
12. RINCIAN-ALOKASI-DANA-DESA-TA-2017-UPLOAD
13. RINCIAN-ALOKASI-DID-TA-2017-UPLOAD
14. RINCIAN ALOKASI DBH Panas Bumi TA 2017 UPLOAD
2 November 2016Humas DJPK
01
Nov2016
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dalam hal terdapat kurang salur Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD) pada tahun berjalan, akan diperhitungkan dengan dana cadangan atau alokasi DTP Guru PNSD dimaksud dilakukan berdasarkan surat rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Berdasarkan ... Read More
1 November 2016Humas DJPK
31
Oct2016
31 October 2016Humas DJPK
11
Oct2016
Dalam rangka implementasi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung AKPD) kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan acara sosialisasi.
Informasi lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut.
11 October 2016Humas DJPK
04
Oct2016
Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan DAK Fisik pada APBN-P Tahun Anggaran 2016, berikut kami sampaikan softcopy peraturan dimaksud.
4 October 2016Humas DJPK





