Bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau pada tahun berjalan.
View | PMK Nomor 243/PMK.07/2010
View | Lampiran PMK Nomor 243/PMK.07/2010
14
Jan2016
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan kepada daerah kabupaten dan kota untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Sekolah penerima BOS sebagaimana adalah Sekolah Dasar (SD)/SDLB dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMPLB/SMP Terbuka baik Negeri maupun Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alokasi untuk SD dan ... Read More
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 telah ditetapkan perkiraan alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2010 yang didasarkan pada data rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
View | PMK Nomor 224/PMK.07/2010
View | Lampiran PMK Nomor 224/PMK.07/2010
View | Lampiran PMK Nomor 224/PMK.07/2010
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 telah ditetapkan perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah Tahun Anggaran 2010 yang didasarkan pada data rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
View | PMK Nomor 223/PMK.07/2010
View | Lampiran PMK Nomor 223/PMK.07/2010
View | Lampiran PMK Nomor 223/PMK.07/2010
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010
View ... Read More
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
bahwa untuk melaksanakan ketenetuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2011
View | PMK Nomor 216 / PMK.07/2010
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun ... Read More
14 January 2016Pengelola