Terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menyajikan informasi dan data keuangan daerah, berikut ditampilkan Realisasi APBD 2015, APBD 2016, dan APBD 2017.
Berkas dapat diunduh melalui tautan berikut.
09
May2017
02
May2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
18
Apr2017
Menindaklanjuti kegiatan Knowledge Sharing keberhasilan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, DJPK akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Eksekutif Pengelolaan Keuangan Daerah pada 20-21 April 2017 di Kota Makassar.
Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan berikut.
13
Apr2017
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan press briefing terkait pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan isi PMK Nomor 50/PMK.07/2017. Materi press briefing dapat diunduh melalui tautan berikut.
11
Apr2017
Dalam APBN TA 2017 terdapat 2 jenis DAK Nonfisik, yaitu Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Penyaluran Dana TKG dan Dana Pelayanan Adminduk kepada daerah penerima dilakukan sesuai dengan PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan TKDD yakni secara triwulanan untuk Dana TKG dan secara sekaligus untuk Dana ... Read More
05
Apr2017
Sehubungan dengan pengembalian sisa Dana BOS TA 2011, pemerintah daerah kabupaten dan kota wajib mengembalikan sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 ke Rekening Kas Umum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah ... Read More