Berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (10) dan Pasal 119 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara penundaan dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) dalam rangka ... Read More

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan kewenangan untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang dananya bersumber dari dana keistimewaan dan/atau sisa dana keistimewaan tahun sebelumnya. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor ... Read More

Ketentuan mengenai Kebijakan TKD dan Pinjaman PEN pasca bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam PMK Nomor 102 Tahunb2025. Namun demikian, terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilaksanakan sehingga perlu penyesuaian atas pengaturan dalam PMK dimaksud. Sebagai upaya mendukung akuntabilitas pengelolaan dana penanganan pasca bencana ... Read More

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD), serta UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN TA 2026, perlu kiranya untuk melakukan ... Read More