Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan kewenangan untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang dananya bersumber dari dana keistimewaan dan/atau sisa dana keistimewaan tahun sebelumnya.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor ... Read More
15
Jun2026
12
Mar2026
Ketentuan mengenai Kebijakan TKD dan Pinjaman PEN pasca bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam PMK Nomor 102 Tahunb2025. Namun demikian, terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilaksanakan sehingga perlu penyesuaian atas pengaturan dalam PMK dimaksud.
Sebagai upaya mendukung akuntabilitas pengelolaan dana penanganan pasca bencana ... Read More
11
Mar2026
25
Feb2026
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD), serta UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN TA 2026, perlu kiranya untuk melakukan ... Read More
03
Feb2026
Sehubungan dengan adanya pengaduan dari stakeholder DJPK terkait “Rincian Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hibah PTS Anggaran” yang mengatasnamakan DJPK, disampaikan bahwa informasi sebagaimana terlampir di bawah ini merupakan informasi yang tidak benar (hoax)
Diharapkan kepada seluruh stakeholder DJPK agar lebih waspada apabila mendapatkan informasi sejenis.
22
Jan2026
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum merupakan kebijakan yang memberikan pengaturan terkait pengelolaan DBH dan DAU mulai dari pengalokasian, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
Rancangan PMK tersebut akan menggantikan pengaturan sebelumnya, yakni PMK Nomor 67
Tahun 2024. Penggantian PMK tersebut dilakukan demi peningkatan efisiensi, ... Read More