Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Kontrak Kinerja
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
Publikasi Lainnya
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
Rekomendasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2017 untuk Perencanaan 2018
Rekomendasi dekon TP 2017 untuk perencanaan 2018
Download
7 September 2020
/
Rekomendasi Dekon TP
Share
the Post
About
the Author
Humas DJPK
Related
Posts
Read More
KMK-37/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH Periode Kedua pada Tahun 2022
Daftar Peraturan
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
FAQ DID COVID-19
Waspada Terhadap Oknum Yang Menjanjikan Bantuan Terkait Alokasi TKDD. Seluruh Layanan DJPK Tidak Dikenakan Biaya. Dukung Kami Tetap Bersih dan Berintegritas.
PMK Nomor 259/PMK.07/2015
Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan No.43/PK/2015 tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada TA 2015
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.