Jakarta – Pandemi Covid-19 yang terjadi membawa dampak yang sangat berat bagi seluruh negara begitu juga di Indonesia. Dalam upaya bangkit dari tekanan ekonomi dan defisit, Pemerintah mengambil berbagai langkah kebijakan nasional. Pada hari Senin, 25 Januari 2021, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia mengadakan dialog nasional dengan tema “Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Paska Pandemi Covid-19”. Acara tersebut dilaksanakan melalui Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung dalam kanal Youtube

Acara tersebut diawali dengan sambutan dari Walikota Tangerang Selatan, Ibu Airin Rachmi Diany. Dalam sambutan tersebut Walikota Tangsel mengawali dengan keprihatinannya atas bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Dalam kesempatan ini juga, Ibu Airin menyampaikan persiapan acara Musyawarah Nasional VI yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021

Setelah resmi dibuka, acara dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber yang dipandu oleh Moderator Bapak Marten A. Taha, yang merupakan Walikota Gorontalo. Narasumber yang pertama adalah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang diwakilkan oleh Bapak Adriyanto selaku Direktur Dana Transfer Umum. Pertama-tama Bapak Adriyanto menyampaikan tentang informasi statistik penyebaran Covid-19 dan juga inflasi yang terjadi secara global maupun nasional. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Dana Transfer Umum menyampaikan bahwa tekanan ekonomi dan defisit yang dialami Indonesia relatif lebih moderat dibanding dengan negara lain. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian diantaranya dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan juga mendukung program prioritas pemerintah, yaitu perlindungan sosial, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani/nelayan, pengembangan pariwisata, reformasi pendidikan dan kesehatan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas, serta pembangunan ICT.

Pemateri berikutnya yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Firli Bahuri. Dalam pemaparannya, Ketua KPK menjelaskan titik-titik rawan korupsi yang sering terjadinya. Titik rawan itu diantaranya rekruitmen dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, filantropi/sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi anggaran Covid-19, penyelenggaraan jaring pengaman sosial pemerintah pusat & daerah, pemulihan ekonomi nasional dan pengesahan RAPBD dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Narasumber berikutnya adalah Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, yang memberikan pemaparan terkait pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam menekan penyebaran Covid-19. Pemerintah Daerah wajib mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya-upaya mengurangi pandemi yang terjadi. Terakhir, pemaparan materi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung, Bapak Sunarta, yang mengajak para anggota APEKSI untuk selalu berkoordinasi dan bekerja sama secara aktif sejak dini dengan jajaran Kejaksaan Agung maupun dengan Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.

Setelah pemaparan narasumber selesai, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Diharapkan paparan dari para narasumber akan menjadi motivasi pemerintah daerah dalam menghadapi tahun anggaran 2021. Diharapkan peserta acara Dialog Nasional kali ini akan mendapatkan insight baru untuk persiapan acara Musyawarah Nasional VI yang akan datang.