Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Kontrak Kinerja
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
Publikasi Lainnya
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
S-42/PK/2021 tentang Informasi Pengalokasian Pendanaan dari Pusat ke Daerah
S-42
Download
29 March 2021
/
Pemberitahuan ke Daerah
Share
the Post
About
the Author
Humas DJPK
Related
Posts
Read More
Rincian Dana Desa per Desa TA 2025
Pemberitahuan Penyetoran Pajak Rokok Triwulan III TA 2015
Klaster Daerah dalam pengalokasian Dana Insentif Fiskal
Read More
Laporan Layanan Informasi
Read More
Penyampaian Laporan Belanja Infrastruktur Yang Bersumber Dari Transfer ke Daerah Yang Penggunaannya Bersifat Umum
Read More
S-45/PK/PK.2/2021 Konfirmasi Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2021
Alokasi definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
PMK 64/PMK.05/2018 TENTANG TATA CARA PENARIKAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.