Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB)
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tupoksi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat Eselon I dan II
Profil Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Profil Sekretaris Direktorat Jenderal
Profil Direktur Dana Transfer Umum
Profil Direktur Dana Transfer Khusus
Profil Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer
Profil Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Kontrak Kinerja
Laporan Tahunan
PPID Tingkat I DJPK
Maklumat dan Standar Layanan
Regulasi PPID
Profil PPID
Laporan Layanan Informasi
Statistik Akses Layanan Informasi DJPK
FAQ
e-PPID
Mekanisme Permohonan
Formulir
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
Publikasi
Daftar Alokasi TKDD
TA 2021
TA 2022
TA 2023
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
Publikasi Lainnya
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Contact Center DJPK
Next Post
Previous Post
S-156/PK/PK.2/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil
S-156_PK_PK.2_2022
Download Surat Pengantar
24 October 2022
/
Pemberitahuan ke Daerah
Share
the Post
About
the Author
Raja Fathan
Related
Posts
Rekomendasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2017 untuk Perencanaan 2018
Read More
Monitoring Penyampaian Data Bulanan Tahun 2019
Peraturan Menteri Keuangan 191/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132.PMK.07/2016 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2017
Kebijakan Non Dana Perimbangan APBN TA 2020
Daftar Daerah Yang Mengalami Lebih Salur Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun 2010 dan Tata Cara Perhitungan/Pemotongannya
FAQ DAK Fisik Bidang Kesehatan
Dana Alokasi Khusus Fisik
Pembentukan Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Tahun 2000
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.