Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
PDRD Lens
LPEFD
Publikasi Lainnya
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
Statistik Akses Layanan Informasi DJPK 2020
Statistik Akses Informasi 2020 (1)
Download
28 April 2021
/
Statistik Layanan
Share
the Post
About
the Author
Humas DJPK
Related
Posts
Read More
FGD – Evaluasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
Read More
Undangan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Online Tahap I
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Read More
Perdirjen Nomor PER-5/PK/2019 Tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar DBH Dalam Penyaluran Kurang Bayar DBH TA 2019
Peraturan Menteri Keuangan 191/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132.PMK.07/2016 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2017
Read More
Diseminasi Dana Desa Diharapkan Menjadi Wawasan Baru Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Kabupaten OKI
Laporan Layanan Informasi DJPK Juli 2023
Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Jenis Retribusi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2019
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.