Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Kontrak Kinerja
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
Publikasi Lainnya
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
Perdirjen Nomor PER-1/PK/2016 Tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran DBH dan/atau DAU bagi Daerah yang tidak menyampaikan data perkiraan belanja …
Download
22 January 2016
/
Informasi
,
Peraturan
/
Tags:
Keputusan dan Peraturan Lainnya
Share
the Post
About
the Author
TI DJPK
Related
Posts
Tata Cara Teknis Penyampaian Informasi Keuangan Daerah melalui Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional SIKD (KOMANDAN SIKD)
Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-33/PK/2014
Pengenaan Sanksi Penangguhan dan Penghentian Penyaluran DBH CHT TA 2010
Surat Edaran Nomor SE-3/PK/2014 tentang Klarifikasi atas Surat dan/atau Undangan Palsu yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyampaian Laporan Sisa DAK TA 2003-2010
Read More
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
Read More
Perdirjen Nomor PER-8/PK/2019 Tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar DBH Dalam Penyaluran Kurang Bayar DBH T.A 2019 Tahap II
Read More
Perdirjen Nomor PER-1/PK/2017 Tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan I pada Tahun Anggaran 2017
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.