Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
PDRD Lens
LPEFD
Publikasi Lainnya
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
Perdirjen Nomor PER-3/PK/2019 Tentang Tata Kelola Layanan Informasi di Lingkungan DJPK
?
?
6 May 2019
/
Berita
,
Informasi Publik
,
Peraturan
/
Tags:
Keputusan dan Peraturan Lainnya
Share
the Post
About
the Author
Humas DJPK
Related
Posts
Read More
Perdirjen Nomor PER-3/PK/2020 Tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana & Capaian Keluaran Kegiatan DAK Fisik
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya Tahun 2007
Read More
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-19/MK.07/2016
Read More
Perdirjen Nomor PER-10/PK/2019 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dan Penyampaian Persyaratan Penyaluran DID
Pengenaan Sanksi Penangguhan dan Penghentian Penyaluran DBH CHT TA 2010
Rekonsiliasi Data Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangungan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangungan (BPHTB) Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
Perdirjen Nomor PER-3/PK/2014 Tentang Perubahan atas peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2014 Tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Salur DBH pada Tahun Anggaran 2014
Daftar Daerah Yang Mengalami Lebih Salur Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun 2010 dan Tata Cara Perhitungan/Pemotongannya
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.