Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443     Kemenkeu PRIME: 134
02 Feature Image – PMK 183 2017

PMK Nomor 183/PMK.07/2017 Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil

Softcopy peraturan dimaksud dapat diunduh melalui tautan berikut.

PMK_183_2017_BPJS edit

/ Berita, Informasi Publik

Share the Post

About the Author

Humas DJPK

Related Posts

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2016
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2010
Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008
Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
Pedoman umum dan alokasi prognosa definitif dana tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah kepada daeerah provinsi, kabupaten, dan kota tahun anggaran 2011
Read More
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengganti PMK Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH
Read More
Pemberitahuan Informasi Tidak Benar (HOAX)
Read More
Media Defis Edisi XXIII-Tahun 2019

Comments

Comments are closed.