PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DBH SDA KEHUTANAN DANA REBOISASI View | PMK 126/PMK.07/2007

PMK No 194/PMK.07/2008 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/PMK.07/2008 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2009 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005  tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi ... Read More

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DBH SDA KEHUTANAN TA 2009 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.07/2008 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2009 MENTERI KEUANGAN, Menimbang :                         bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang ... Read More

PMK 208/2008 SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208 /PMK.07/2008 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGIHASIL SUMBER D AY A ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2009 MENTERI KEUANGAN, Menimbang                          : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun   2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber ... Read More

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, telah dialokasikan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ... Read More

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. View | PMK No. 84 Tahun 2009