PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk mengisi formasi yang lowong dan mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas serta mewujudkan obyektivitas dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
Pasal 5 ... Read More
21
Nov2015
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2000
TENTANG
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi Negara, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar ... Read More
21 November 2015Pengelola
21
Nov2015
View | PP No. 96 th. 2000
21 November 2015Pengelola
21
Nov2015
PP Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat Presiden Republik Indonesia
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2000
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LOMBOK BARAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Barat, dipandang perlu memindahkan kedudukan pusat pemerintahan-nya dari wilayah Kota Mataram ke wilayah Kabupaten Lombok Barat;
bahwa wilayah Gerung di wilayah ... Read More
21 November 2015Pengelola
21
Nov2015
View | PP No. 25 th. 2000
21 November 2015Pengelola
21
Nov2015
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi ... Read More
21 November 2015Pengelola