Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443     Kemenkeu PRIME: 134
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Navigation
  • Beranda
  • Profil
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Kewenangan
    • Organisasi
      • Struktur Organisasi DJPK
      • Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
      • Profil Pejabat DJPK
    • LHKPN Pejabat DJPK
  • Informasi Publik
    • Informasi Publik Berkala
    • Informasi Publik Serta Merta
    • Informasi Publik Setiap Saat
    • Data Statistik
      • Organisasi
      • Administrasi
      • Kepegawaian
      • Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
    • Transparansi Kinerja
      • DIPA
      • Rencana Kerja
      • Perjanjian Kinerja
      • Laporan Kinerja
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Tahunan
  • PPID
    • PPID Tingkat I DJPK
      • Profil PPID
      • Struktur PPID
      • Regulasi PPID
      • Tugas dan Wewenang
      • Maklumat dan Standar Layanan
      • Mekanisme Permohonan
      • Formulir Permohonan
      • SOP Layanan Informasi
      • Laporan Layanan Informasi
      • Statistik Layanan Informasi
      • FAQ PPID
      • Hubungi PPID Tingkat I DJPK
    • PPID Kementerian Keuangan
      • e-PPID Kemenkeu
  • Publikasi
    • Berita
    • Pemberitahuan ke Daerah
    • Peraturan Terkini
    • Publikasi Digital
      • Majalah dan Jurnal Defis
      • APBN KiTa
      • PDRD Lens
      • LPEFD
      • SINERGIS
      • Publikasi Lainnya
    • Kajian Ilmiah
      • APBD
      • Rekomendasi Dekon TP
      • Analisis Lomba Bedah Data APBD
    • Knowledge Management
      • Kerangka Kerja Program IdS
      • Rencana Aksi Peserta Program IdS
      • Hasil Rencana Aksi
      • Dokumentasi Program IdS
  • Hubungi Kami
    • Contact Center DJPK
    • Reservasi Layanan Konsultasi Online
      • Form Pendaftaran
      • Cek Status
      • Form Perbaikan
  • Majalah
  • Editorial
  • MEDIA DEFIS XLIII

    Download

  • Resiliensi di Tengah Tantangan: Bersama Perkuat Ketahanan Fiskal Daerah 2026

    Tahun 2026 menjadi pengingat bahwa pengelolaan fiskal daerah tidak pernah berada
    dalam ruang yang statis. Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), dinamika kebijakan nasional, hingga meningkatnya risiko bencana, menghadirkan tantangan yang menuntut respons cepat sekaligus terukur dari pemerintah daerah. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk beradaptasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Perubahan kapasitas fiskal yang terjadi di berbagai daerah kerap dipersepsikan sebagai penurunan kemampuan. Padahal, perubahan tersebut sejatinya mencerminkan dinamika yang perlu direspons melalui kebijakan yang lebih adaptif. Di sinilah resiliensi fiskal menemukan maknanya, mampu menyesuaikan arah dengan tetap menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Majalah Media Defis edisi ini mengangkat tema “Resiliensi di Tengah Tantangan: Bersama Perkuat Ketahanan Fiskal Daerah 2026” sebagai refleksi sekaligus ajakan bahwa ketahanan fiskal juga ditentukan oleh kualitas pengelolaan, ketepatan prioritas, dan kemampuan membaca perubahan. Di tengah penyesuaian TKD, penting untuk melihat dukungan fiskal secara lebih utuh. Belanja negara yang hadir di daerah tidak hanya melalui transfer, tetapi juga melalui belanja pemerintah pusat yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga. Sinergi inilah yang menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia. Lebih dari itu, ketahanan fiskal juga diuji dalam kondisi darurat. Bencana alam yang semakin sering terjadi, menuntut kesiapan fiskal yang tidak hanya responsif, tetapi juga fleksibel. Kebijakan relaksasi dan dukungan fiskal dari pemerintah pusat menjadi bagian dari mekanisme perlindungan, memastikan bahwa pelayanan publik tetap hadir di saat masyarakat paling
    membutuhkan. Melalui berbagai artikel dalam edisi ini, pembaca diajak melihat ketahanan fiskal dari beragam perspektif—mulai dari strategi memperkuat resiliensi ekonomi daerah, optimalisasi instrumen fiskal seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga peran desa dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Seluruhnya bermuara pada satu pesan yang sama: bahwa ketahanan fiskal adalah hasil dari kolaborasi, sinergi, dan pengelolaan yang berkualitas. Ketahanan fiskal daerah pada akhirnya mencerminkan kesiapan dalam menghadapi perubahan. Setiap kebijakan yang diambil menjadi penentu arah, memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan pembangunan tetap memberi manfaat nyata
    bagi masyarakat.

Peta Situs|Prasyarat|

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Manajemen Situs DJPK – Gedung Radius Prawiro Lt. 9
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710

Kemenkeu PRIME
Telepon : 134 (dalam negeri) ; +622123507011 (luar
negeri)
WhatsApp : +6281310004134
Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
Webform : https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/
live chat : www.kemenkeu.go.id

Ikuti Kami